TAJUK
Genap di usia satu tahun menjabat sebagai Walikota Tanjungpinang, Rahma mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Usai dilantik sebagai walikota Tanjungpinang definitif pada 21 September 2020 yang menggantikan Syahrul yang meninggal dunia pada 28 April 2020 lalu akibat Covid-19, kepemimpinan Rahma mendapat sorotan negatif.
Rahma dinilai kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial yang ujungnya menimbulkan kegelisahan karena tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam catatan awak redaksi, komunikasi yang dibangun oleh Rahma, baik di internal maupun eksternal juga bermasalah.
Di internal jajaran Pemko Tanjungpinang, contohnya. Masyarakat mencium ketidakharmonisan hubungan antara Rahma dengan Sekretaris Kota, Teguh Ahmad Syafari. Dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemko, Teguh jarang terlihat hadir. Teguh bahkan tidak pernah tampak mendampingi kegiatan yang dihadiri walikota Rahma.
Padahal tugas Sekda dinilai strategis. Ia membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Selain itu, kebijakan Rahma yang mengangkat kembali seorang pegawai yang telah berstatus tersangka terkait kasus korupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak.
Padahal, pihak Inspektorat jelas-jelas memberikan rekomendasi agar pegawai tersebut segera dibebastugaskan. Namun oleh Rahma, pegawai tersebut justru diberikan jabatan dengan eselon yang sama di dinas lain.
Hal lain yang kini disorot masyarakat adalah soal pengelolaan dana anggaran refocusing selama Pandemi Covid-19. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk jaring pengaman sosial, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi justru dipertanyakan banyak pihak. Yang jadi soal bahwa dalam pengelolaannya Rahma sering menabrak kebijakan pemerintah pusat.
Anggota DPRD dari Partai Golkar Novaliandi Fatir bahkan menuding Rahma tidak transparan dalam penggunaan anggarannya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Rudi Chua, anggota DPRD Kepri dari dapil Tanjungpinang. Rudi menilai bahwa walikota Rahma gagap dalam menangani kasus Covid-19. Data penerima Bansos yang tidak tepat sasaran terjadi karena database yang tidak akurat yang dimiliki Pemko Tanjungpinang. Seharusnya database itu terus di-update.
Komunikasi dengan awak media juga menjadi sorotan oleh para jurnalis di Tanjungpinang. Dalam berbagai kesempatan, Rahma dinilai pilih kasih dalam merespons keinginan awak media untuk melakukan konfirmasi.
Di satu kesempatan Rahma terlihat enggan menanggapi konfirmasi para wartawan. Rahma bahkan terlihat “cuek” terhadap awak media yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan kritis, padahal ia telah dikelilingi oleh awak media. Ia terkesan enggan menerima masukan.
Berbagai persoalan lain, seperti tertangkapnya pegawai Satpol yang menjadi kurir sabu, terus menjadi perbincangan hangat warga.
Sebagai walikota, Rahma harus berbenah. Detak nadi pembanguan Tanjungpinang harus terus dipacu. Untuk merealisasikan hal itu, dibutuhkan kecakapan seorang pemimpin.
Ia harus mampu menggerakkan roda pemerintahan dengan baik, mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang jajaran di bawahnya. Ia harus juga mampu menyelaraskan program dan kebijakan yang pro masyarakat. Pemimpin juga harus mampu menjadi inspirasi bagi jajarannya. Menjadi penyemangat sehingga program-program yang telah disusun dan yang telah dianggarkan dapat berjalan baik.
Menjalin komunikasi dengan berbagai pihak menjadi keniscayaan pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau menjadi pendengar yang baik. Mau menerima masukan dan kritikan konstruktif dari berbagai pihak. (Anton Marulam)
