Walikota Padangsidimpuan Tempuh Upaya Banding Terkait Putusan PTUN Medan

0
387
Kota Salak, Padangsidimpuan.

Prioritas.co.id, Sidimpuan – Terkait Putusan PTUN Medan Walkot Sidimpuan melalui kuasa hukum Pemko Sidimpuan secara resmi mengajukan upaya banding pasca terbitnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan (07/08/18), yang mana amar putusannya menolak eksepsi tergugat (walkot) dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya (cakades).

Kepada Wartawan Kabag Hukum Setdakota Sidimpuan Irfan Ridho, SH membenarkan upaya hukum tersebut. “Betul sekali, melalui kuasa hukum pemko sudah resmi mendaftarkan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTTUN) Medan, empat memory banding disampaikan hari Senin (20/08/18) lalu tiga memory pada keesokan harinya Selasa (21/08/18)”. Seluruh gugatan itu berjumlah tujuh gugatan, paparnya.

Ketika wartawan menanyakan apa pertimbangan pihak pemko sehingga tetap melanjutkan proses peradilan, Irfan tidak berkenan berkomentar banyak, “saya belum baca apa isi putusan, jadi belum bisa berkomentar banyak”. Namun yang pasti pertimbangannya dikarekan peluang hukum untuk proses lanjutan masih tersedia, katanya menambahkan.

Isi gugatan dari penggugat awalnya berupa ketidak seragaman sah dan batalnya surat suara di pelbagai desa, namun dalam proses pengadilan berkembang menjadi permasalahan ketiadaan pengawas pilkades, dan ini menjadi pertanyaan kenapa gugatannya jadi berubah. Tetapi ini bukan bagian dari pertimbangan pemko untuk banding, saya hanya sebatas menerka, untuk spesifiknya tanyakan saja ke PMK, kilah Kepala Bagian Hukum Setdakota Sidimpuan ini.

Menanggapi upaya yang ditempuh pemko, cakades Rimba Soping Ali Mangsur Harahap yang juga salah satu penggugat menyayangkan sikap pemko, kesannya pemko kurang dewasa mengakui kesalahan itu, bukankah perda yang dijadikan sebagai landasan hukum pilkades tidak maksimal diterapkan ketika pelaksanaan tahapan, dan PTUN telah membenarkan itu, ujarnya.

Di sisi lain hal senada juga dikatakan pengamat hukum Marwan Rangkuti, SH. Peradilan tingkat pertama itu menunjukkan bahwa ada perbuatan pemko yang dianggap keliru makanya dimenangkan pihak cakades, kalau memang pihak pemko benar kenapa PTUN tidak memenangkan mereka, artinya sepatutnya itu dijadikan sebagai bahan intropeksi diri untuk berbuat, bukan malah keberatan terhadapan putusan itu.

Putusan itu kan melalui pertimbangan-pertimbangan hukum juga, sambungnya, walaupun mereka punya hak, tetapi alangkah baiknya hak itu dipertimbangkan dari berbagai aspek, ucapannya ketika di wawancarai wartawan. (sabar)