Prioritas.co.id, Sidimpuan – Segudang harapan kini dititipkan di pundak 30 anggota DPRD Padangsidimpuan para wakil rakyat tersebut dituntut mampu memperjuangkan aspiras rakyat Padangsidimpuan dan merealisasikan janji-janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye beberapa waktu lalu.
Tokoh Pemuda dan Aktivis Padangsidimpuan yang dikenal getol mengkritik dan menyuarakan berbagai bentuk penyimpangan dan lainnya, Masyaruddin panggabean punya pesan khusus kepada para wakil rakyat Padangsidimpuan tersebut.
Kata pria berbadan besar ini, anggota DPRD Sidimpuan yang baru harus ingat apa yang menjadi tanggungjawab seorang dewan dan berharap agar mengutamakan kepentingan rakyat terlepas konsekwensi kepentingan mereka di parlemen.
“Yang paling utama, mereka harus ingat apa yang pernah disampaikan atau dijanjikan saat kampanye dulu. Jangan hanya ingat tapi wajib direalisasikan. Jangan sebelum duduk asyik mengutuk orang, tapi setelah duduk tak bisa berbuat apa-apa dan banyak alasan,”ujar Udin Panggabean Nama Panggilan sehari-hari Masyaruddin Panggabean Jum’at (16/8/2019).
Sebagai bagian dari elemen masyarakat, kata Udin dirinya tidak akan berhenti menyuarakan apa yang menurutnya tidak sesuai dengan semangat keadilan masyarakat. Ingat! Siapa yang menabur angin, maka siap-siaplah akan menuai badai,”ucapnya.
Udin juga menilai tidak sedikit mereka yang apabila sudah diberikan amanah, lupa dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Anggota DPRD pada prinsipnya adalah para wakil rakyat yang diamanahkan untuk meneruskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
”Banyak yang lupa diri ketika sudah duduk di kursi empuk. Padahal mereka duduk berkat suara-suara yang diberikan oleh rakyat. Ingat, mereka yang berkhianat tidak akan selamat,” tegas Udin dengan nada tegas.
Pemerintah Daerah terdiri dari Eksekutif dan Legislatif. Artinya, anggota DPRD tidak bisa lepas tangan ketika ada persoalan infrastruktur yang tidak beres, pembangunan tidak merata dan berbagai persoalan ketimpangan lainnya termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali itu harga mati ,jangan mentang mentang dari daerah si A Dan si B tidak mendukung dia waktu pileg kemarin marah mengabaikan aspirasi rakyat.
”Infrastuktur jalan, TPA bakakka si Pungkur, Pelayanan RSUD Kota Padangsidimpuan yang belum tuntas-tuntas juga menjadi tanggung jawab dewan, karena ada hak yang melekat padanya yakni hak budgeting dan kontrolling. Jadi dewan tidak bisa mengatakan itu wewenangnya kepala daerah, dia juga harus bertanggungjawab. Mestinya dengan anggaran yang begitu besar tidak ada lagi jalan berlubang di kota Padangsidimpuan ini,” sebut Udin lagi.
Udin menilai harmonisasi hubungan antara ekskutif dan legislatif tidak bisa diabaikan dalam upaya membangun sinergitas program-program pembangunan. Tidak jarang program atau usulan yang bagus kemudian mentok karena ada kepentingan tarik ulur dan saling menjatuhkan.
Harmonisasi itu tidak berarti lembaga wakil rakyat itu “mbeleo” atas kebijakan eksekutif walau kebijakan itu sebenarnya tidak berpihak kepada rakyat. Tapi saling mendukung untuk sebuah program yang sangat perlu dan tepat untuk mensejahterakan rakyat.
”Kita semua sama maklum, Golkar sebagai parpol dengan perolehan kursi terbanyak. Walaupun ketua DPRD bakal dinakhodai oleh Golkar , tapi kita berharap dewan tetap punya sikap kritis kepada eksekutif. Intinya, mari bangun daera tercinta ini dengan semangat kebersamaan dan berkomtimen demi rakyat, bukan golongan apalagi pribadi,” pinta Udin . (Sabar)
