Mandailing Natal, Prioritas.co.id –
Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka. Untuk Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Akhir tahun 2022 ini mendapatkan formasi sebanyak 1025 orang. Dan khusus gelombang terakhir tahun 2022 ini, formasi dibuka hanya untuk PPPK guru atau tenaga pendidik.
Demikian diterangkan PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Madina. A.Hamid Nasution, kepada wartawan Rabu (09/11/2022) di ruang kerjanya.
“Untuk formasi penerimaan PPPK ditentukan oleh Badan Kepegawaian Nasional pusat. Sehingga pihak Pemerintah Daerah tidak bisa melakukan penambahan atau mengurangi formasi yang telah ditentukan”.imbuhnya.
Hamid menjelaskan, Penerimaan PPPK ini juga berbeda dengan pendataan tenaga honorer yang sudah kita lakukan. Penerimaan PPPK saat ini masih diutamakan untuk tenaga pendidik tingkat SD, dan SMP.
“penerimaan PPPK yang dilakukan saat ini berbeda dengan pendataan tenaga kerja honorer. Sehingga diharapkan masyarakat bisa paham dan jangan menyalahkan pihak BKD karena formasi P3K sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat,”ujarnya.
PPPK ini sesuai dengan intruksi dari Kementrian apartur negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan RB). Kita hanya pelaksana saja. Karena itu, saya berharap rekan-rekan tenaga pendidik untuk bisa segera melapor jika ada kesulitan dan kendala dalam pendaftaran, agar bisa dibantu.
batas waktu pendaftaran P3K ini hingga tanggal 13 November 2022 ini. Dan berdasarkan data yang telah masuk pada kita, per tanggal 8 November 2022 kemaren telah tercatat 800an orang yang telah terdaftar dalam server dari 1025 formasi yang tersedia.
“ada beberapa kesulitan dari pendaftar P3K yang sering menjadi kendala dan tidak terdaftar. Salah satunya adalah adanya perbedaan atau kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Data Dapodik di sekolah”.ungkapnya.
Maka dari itu tambahnya, guna membantu para tenaga pendidik yang mau mendaftar ini, BKD Madina bersama Dinas Pendidikan Madina membuka laporan pengaduan di kantor BKD Madina.
“Mulai dari kemarin hingga saat ini kita terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membantu para guru agar terdaftar. Untuk Dapodik itu datanya di Sekolah dan Dinas Pendidikan”.terangnya. (putra)
