Tanjungpinang.Prioritas.co.id – Usai gelombang protes dari elemen masyarakat jasa kontruksi dan penduduk Pulau Penyengat hingga Kampung Bugis terhadap pelaksanaan beberapa proyek dan hasil kerja kontraktor luar daerah. kini Pemerhari anti korupsi di kepri ikut ambil andil menyuarakan berbagai kejanggalan ataupun proses tender yang diduga dimonopoli oleh jaringan mafia proyek dari luar daerah.
Termasuk proses dan mekanisme lelang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Tahap II. Karena persoalan ini, kacamata publik mengarah pada berbagai kejanggalan dalam proses lelang hingga hasil pekerjaan yang disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi dan tatanan keindahan wilayah.
“Hal ini disampaikan oleh Kuncus salah satu Pemerhati anti korupsi di kepri, menurutnya, proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kaawasan Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Tahap II itu ada keanehan dan kejanggalan. Biasanya proyek dengan nilai segitu cukup dilelangkan di BP2JK tak perlu pusat mengambil alihnya.”Jelasnya.
Adapun proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan pulau Penyengat kota Tanjungpinang Tahap II yang bersumber dari dana APBN 2023 Rp 21.777.888.000, yang dimenangkan PT. Anggaza Widya Ridhamulia.
Dari hal diatas ada dugaan persengkolkolan antara Kementerian PUPR dengan para jaringan mafia proyek dari luar daerah. imformasi yang diperoleh Media ini dimana kuat dugaan salah group perusahan yang dikendalikan oleh seseorang dari Surabaya yang tak asing lagi kerap bermain proyek di Kepri.
Dia menilai, dari amatan lembaga ini, hampir semua proyek yang dikerjakan jaringan dari luar kota itu banyak pekerjaan yang tidak beres dilaksanakan. Beberapa contoh pekerjaan yang bermasalah tidak sesuai dengan spek yaitu, pekerjaan proyek Umrah, Senggarang dan sejumlah Proyek di Penyengat.
“Selain itu, Aliansi Masyarakat Kontruksi Tanjungpinang juga mulai terlihat gusar sebab proyek yang dibangun di daerahnya bersumber dari dana APBN hanya menyiasatkan ‘bangkai proyek’ yang merusak tatanan insfratruktur daerah Tanjungpinang. Seharusnya Proyek yang bersumber dari APBN bisa dinikmati oleh masyarakat.”ujar Andi Cory pada Senin (1/5).
Cory juga berpesan, jika masih group Taufik dari surabaya ini tetap ngotot mau melanjutkan proyek yang dimenangkannya lebih bagus mundur saja.
“Kami bukan alergi terhadap siapapun kontraktornya yang penting sesuai dengan pekerjaannya, kita tetap Berkomitmen mendukung percepatan realisasi anggaran pemerintah pusat di Provinsi Kepri dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta infrastuktur daerah.”Cetusnya.
Ditempat tepisah, Kabalai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Prasarana Permukiman wilayah Kepri Fasri Bachmid. ST menuturkan saat Audensi dengan aliansi masyarakat kontruksi Tanjungpinang menyampaikan, bahwa dirinya juga sudah mendegar hal tersebut, juga terkait dengan tender proyek jalan di pulau penyengat yang baru-baru, kita tetap konsisten dan staf kita sudah berangkat ke Surabaya untuk mengecek kelengkapan perusahaan tersebut.
“Dan berharap pemerintah pusat melalui Dirjen Kementerian PUPR meninjau kembali melelang paket proyek tersebut. Kami siap bersinergi menjaga kondusifitas daerah dengan mengedepankan prinsip musyawarah demi kemajuan dan perkembangan Kepri. Tambahnya. (Ks)
