Bintan.prioritas.co.id – Pada tahun 2023 lalu, Pemkab Bintan telah sempat menggelar rapat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI di Hotel CK Tanjungpinang. Giat tersebut dalam rangka membahas materi teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kijang.
Perlu diketahui masyarakat khususnya dekat Kecamatan Bintan Timur bahwa RDTR merupakan dokumen dasar dalam pengembangan dan kemajuan pembangunan daerah dari berbagai aspek. Kemudian, Separuh daerah Bintan termasuk sekitaran Kijang ternyata masih dalam kawasan perdagangan & pelabuhan bebas sesuai PP nomor 47 tahun 2007.
Informasi yang berhasil dihimpun awak media di lapangan baru-baru ini, Ada persoalan dalam penyusunan RDTR dimaksud. Yakni, Hambatan terkait lahan-lahan eks tambang perusahaan seperti PT Antam, PT Bukit Panglong serta Expasindo yang tidak lagi beroperasi selama puluhan tahun.
Terlepas dari hal diatas, Sembari menunggu realisasi penyusunan RDTR secara komplit. Daniel Pardomuan Hasibuan, A.Md selaku Lurah Kijang Kota menanggapi ketika disinggung mengenai adanya keluhan reaksi penanganan tentang suasana semak belukar utamanya di lahan eks PT Antam kedepannya.
” Sejak awal kita sudah coba komunikasi ke PT Antam melalui perwakilan yang ada disini agar wilayah-wilayah dikuasainya. Sampai sekarang diketahui memang tumbuh semak belukar serta menjadi perhatian bagaimana caranya untuk bisa dibersihkan, ” Ujar Daniel ketika menjawab konfirmasi kemarin.
Masih sambungnya di Provinsi Kepulauan Riau, Kalaupun memang dibutuhkan Satgas DLH ya itu nanti pihaknya coba komunikasikan guna kolaborasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat menjadi perhatian dari PT Antam sendiri, Selasa (20/02/2024).
Di tempat yang sama, Bupati Bintan, Roby Kurniawan, S.P.W.K juga ikut memberikan tambahan komentarnya via tatap muka tepat pada pukul 11.53 Wib belum lama ini seraya menyatakan terkait perumahan-perumahan eks PT Antam yang sudah semak belukar dengan ilalang juga minta dibersihkan. (Alek)
