Temukan Indikasi Penggelembungan Suara, DPW PKB Sumsel Laporkan PPK Kecamatan Keluang

0
0

Muba.prioritas.co.id – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menentukan adanya indikasi penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Hal ini diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Kamis (29/02/2024).

Wakil Sekretaris DPW PKB Sumsel, Agus Syahputra mengatakan pihaknya menemukan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Keluang dengan modus memindahkan suara tidak sah ke Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

“Berdasarkan data C1 yang kami himpun, penggelembungan terjadi di 14 desa dengan jumlah total sebanyak 523 suara. Semestinya PKN hanya memperoleh 1.605 suara, berubah menjadi 2.128” kata Agus kepada wartawan.

Agus kemudian menyebutkan contoh kasus yang terjadi di desa Mekar Jaya, Tegal Mulyo dan Cipta Praja. Semestinya suara PKN berjumlah 116, 310, dan 142 bertambah menjadi 258, 356, dan 212.

“Dalam catatan kami, contoh kasus di tiga desa, Mekar Jaya, suara tidak sah semula berjumlah 233 berkurang menjadi 138, Desa Tegal Mulyo, suara tidak sah semula berjumlah 144 berubah menjadi 100 dan Desa Cipta Praja, semuala berjumlah 278 berubah menjadi 208. Berkurangnya suara tidak sah tersebut dipindahkan ke Partai PKN,” ungkapnya.

Menurutnya kejadian ini merupakan kejahatan demokrasi yang luar biasa karena melibatkan penyelengggara pemilu. Untuk itu, ia meminta agar Bawaslu segera bergerak cepat menindak lanjuti laporanya dan merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang.

“Kasus ini merupakan kejahatan demokrasi yang luar biasa. Kami minta Bawaslu segera menindaklanjuti laporan kami dan merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Keluang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus mengingatkan kepada penyelanggara pemilu yang dengan sengaja atau lalai, sehingga berdampak pada hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil prolehan penghitungan suara akan dikenakan sanksi pidana pemilu.

“Silahkan dibaca lagi pasal 505 dan 551 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jangan dianggap main-main, jika terbukti bisa dipenjara selama 2 tahun. Hati-hati loh,” tegasnya.

Komisioner Bawslu Muba Divisi pencegahan partisipasi masyarkat (Parmas ) dan Hubungan Masyarakat (Humas) M Teguh Prihatin usai menerima laporan pengaduan dari partai PKB dugaan adanya pengelmbungan suara mengatakan pihaknya secara resmi telah menerima laporan tersbut.

“yang pasti setelah laporan ini kami terima, akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada komisiner lainya dan akan di kaji terlebih dahulu dan akan di rapat plenokan untuk menindak lanjuti laporan tersebut,”singkatnya.(r)

Post by dani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here