Prioritas.co.id.sidimpuan – Banyaknya kasus korupsi di jajaran Pemko Padangsidimpuan yang dilaporkan para aktivis menuai ragam komentar dari berbagai kalangan masyarakat. Saat ini, masyarakat menanti-nanti tindak lanjut dari penanganan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan mulai dari Kejagung RI, Kejatisu, hingga Kejari Padangsidimpuan.
“Kami heran, mengapa Kejagung seakan diam seribu bahasa terkait tindak lanjut kasus korupsi di Padangsidimpuan,” ujar Ucok Siregar, salah satu aktivis dan penggiat anti korupsi Padangsidimpuan ke awak media, Selasa (16/3/2022) sore.
Ucok merinci, terkait kasus dugaan penyelewengan belanja tidak terduga (BTT) operasional monitoring Covid-19 di Dinas Kesehatan Padangsidimpuan, juga tidak jelas bagaimana perkembangannya. Terakhir, Ucok memperoleh informasi, jika Kejari Padangsidimpuan masih menunggu penghitungan kerugian negara dari lembaga yang independen.
“Masalahnya, mengapa belum ada kepastian hukum terhadap kasus (dugaan penyelewengan BTT Covid-19) itu. Padahal, sudah berapa lama kasus itu naik dari lidik ke sidik. Entah kasus itu sudah SP3 atau masih menunggu penghitungan kerugian negara, kita tak tahu? Di media massa pun tak ada beritanya,” kesal Ucok.
Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi pelaksanaan ADK TA 2020 di Kota Padangsidimpuan. Teranyar, kata Ucok, sejumlah pejabat di Pemko Padangsidimpuan dipanggil oleh Kejatisu guna dimintai keterangannya untuk melengkapi penyelidikan. Namun hingga kini, sebut Ucok, tidak jelas perkembangannya.
“Jangan sampai, timbul asumsi negatifi terhadap institusi kejaksaan di kalangan masyarakat. Apalagi, perintah Bapak Kajagung RI jelas, agar jajarannya berlaku profesional dalam menangani kasus korupsi,” tegas Ucok.
Atas situasi tersebut, Ucok menantang Kajari Padangsidimpuan yang baru, yakni Jasmin Manullang, agar berani mengusut tuntas kasus korupsi di “Kota Salak”. Terlebih, Kajari Padangsidimpuan, di awal-awal dia menjabat langsung disambut oleh aspirasi dari masyarakat. Di mana, masyarakat menyuarakan terkait kasus dugaan korupsi dana Covid-19 di RSUD Padangsidimpuan.
“Kepada Bapak Kajari Padangsidimpuan yang baru, kami minta usut tuntas kasus-kasus korupsi yang ada dan telah dilapor. Kami tunggu tindakannya. Terutama kasus yang berkaitan dengan dana Covid-19,” tutup Ucok.
Sebelum diberitakan Tim satuan khusus pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan menggeledah Kantor Dinas Kesehatan ( Dinkes ) yang berada di puskesmas di Jalan imam Bonjol dan gudang berjas di perkantoran Pijorkoling, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (17/1/2022). Geledah Dinas Kesehatan Padangsidimpuan.
Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi BTT (biaya tak terduga) pada kegiatan monitoring Covid-19 TA 2020. Kemudian, pengalihan asset mobil penyuluhan kesehatan dan kegiatan rehabilitasi gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan.
penggeledahan itu sendiri berlangsung di salah satu ruangan Penyimpanan berkas di kantor Dinas Kesehatan sementara di puskesmas Padangmatinggi.kecamatan padangsidimpuan selatan.
“Dari lokasi tim pidsus terlihat mengamankan beberapa berkas dan dokumen penting selain itu Tim juga mermeriksa beberaa unit komputer milik dinas kesehatan dan juga mendatangi satu gudang tempat penyimpanan berkas di komplek kantor Pemko Padangsidmpuan di pijorkoling,” kata Yuni Hariman, SH Kepada wartawan.
Kasi Pidsus melanjutkan, semua Bukti-bukti tersebut diamankan ke Kantor Kejari Padangsidmpuan.
“Bukti sudah diamankan guna melengkapi bahan penyidikan yang dibutuhkan, untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTT (biaya tak terduga) pada kegiatan monitoring Covid-19 TA 2020.pada dinas kesehatan Kota Padangsidmpuan,” ucap Kasi Pidsus.
Saat Tim penyidik mendatangi kantor tersebut untuk melakukan Penggeladahan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, Sopian Sobri Lubis, tidak berada di kantornya saat itu. (Sabar)
