Prioritas.co.id. Musi Banyuasin – Memasuki tahun baru 2019, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)masih menyisakan sejumlah permasalahan dasar yang belum berhasil dituntaskan. Dua diantara permasalahan dasar tersebut adalah masalah listrik dan kemiskinan yang justru mencuat jelang tutup tahun 2018. Mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar diantara kabupaten dan kota di Sumsel ternyata belum menjamin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat Bumi Serasan Sekate yang terbukti dengan disorotnya Muba oleh Pemprov Sumsel karena memiliki angka kemiskinan diatas rata-rata nasional atau berada pada posisi tiga kabupaten termiskin diantara kabupaten dan kota di Sumsel.
Bicara masalah listrik, hingga tutup tahun 2018 sejumlah persoalan yang menyangkut kelistrikan muncul begitu komplit. Meski Pemkab Muba mencoba meredam dan seolah olah persoalan listrik sudah terpenuhi di Muba dengan menampilkan sejumlah upaya dan terobosan tetap saja tak bisa menafikan permasalahan yang sesungguhnya. Satu persatu persoalan seputar listrik mencuat dan protes bernada ketidakpuasan pun bermunculan.
Sempat heboh terkait aksi pemutusan sepihak dan terkesan tebang pilih, PLN dikecam habis terkait aksi tersebut. Apalagi hal ini terjadi ditengah tingkat pelayanan PLN yang masih jauh dari harapan. Hampir setiap hari pemadaman listrik terjadi setiap hari hampir diseluruh Muba. Hal ini tentunya menjadi catatan dan dijadikan program atensi untuk dituntaskan agar Muba Maju Berjaya bisa dicapai.
Dan puncaknya, sebanyak tujuh kepala Desa yang mewakili 16 Desa diwilayah kecamatan Tungkal Jaya kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendatangi kantor PT.Muba Elektrik Power (MEP) yang berkantor di gedung Petro Muba, Senin (31/12).
Kedatangan para kepala Desa ini guna menanyakan perihal pemadaman listrik yang dilakukan pihak PT MEP terjadi selama kurun waktu 4 hari mulai hari Jumat tanggal 28 hingga 31 desember 2018 sampai sekarang belum juga menyala, padahal menurut salah satu kepala desa, mereka sudah melunasi pembayaran listrik.
” Meskipun demikian Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang kelistrikan ini masih saja sering melakukan pemadaman secara berturut turut, di 16 Desa dalam wilayah Kecamatan Tungkal Jaya,” ungkap Karman salah satu kepala Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya kepada sejumlah awak media.
Humaidi Direktur PT Muba Electrik Power (MEP) melalui Ikbal Manager SDM PT MEP, di konfirmasi awak media via messenger terkait hal itu membenarkan adanya Pemadaman listrik yang dilakukan PT MEP di kecamatan Tungkal Jaya selama tiga hari berturut turut.
” Ya, benar adanya pemadaman listrik di Kecamatan Tungkal Jaya. Yang dilakukan oleh pihak PLN Sekayu. Disebabkan atas keterlambatan kami (PT MEP red) Dalam membayar tunggakan listrik ke pihak PLN. Karena akhir tahun sekarang, jadi kami kesulitan melakukan pembayaran,” jelasnya.
Akan tetapi lanjutnya, kami (PT MEP) akan segera melakukan pembayaran tunggakan listrik lebih kurang senilai Rp 46 Milyar, kepada pihak PLN sekayu pada tanggal 03-04 januari 2019 nanti, kami berharap pihak PLN, tentunya dapat menghidupkan kembali listrik di wilayah Kecamatan Tungkal Jaya, sembari menunggu pembayaran tunggakan dari kami,” harapnya.
Berkaca dari kondisi tersebut, terasa wajar disaat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyoroti angka Kemsikinan yang tinggi di tiga kabupaten/kota di Sumsel. Ketiga kabupaten/kota yang masuk zona merah yaitu, Musi Rawas Utara (Muratara), Lahat, Musi Banyuasin (Muba)
Hal ini disoroti Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H. Mawardi Yahya, yang seperti dilansir intennews.com, mengatakan tiga kabupaten/kota yakni Muratara, Lahat, dan Muba penyumbang terbesar angka kemiskinan di Sumsel. Padahal ketiga Kabupaten/Kota tersebut mempunyai potensi alam yang kaya dan anggaran APBD juga sangat besar.
“Kemiskinan tahun 2018 12.80% lebih tinggi daripada nasional 9,82%. Saya tentunya mengharapkan kepala daerahnya di tiga kabupaten/kota tersebut itu harus keterbukaan dan berkerjasama dengan Pemprov, “katanya
Misalnya Muratara, Pemprov Sumsel memaklumi angka kemiskinan mereka tinggi dikarenakan, OKI luas daerahnya yang sangat luas, apalagi luas daerahnya sama dengan di Provinsi Bengkulu.
Kemudian Kabupaten Lahat yang mempunyai potensi alam yang sangat besar, salah satunya Batubara. Tambang batubara yang terbesar di Sumsel dan dari Pertambangan tersebut dapat dinikmati masyarakat Lahat.
“Batubara dan Pariwisata itu harus di memanfaatkan lebih baik, potensi tersebut untuk mensejahterakan rakyat disana,” ujarnya
Terakhir, Muba, Pihaknya sangat menyayangkan Muba juga ikut menyumbangkan angka kemiskinan tertinggi, padahal setiap tahunnya APBD di Muba yang tertinggi di Kabupaten yang ada di Sumsel.
“Muba mungkin sudah puluhan tahun APBDnya tidak pernah dibawa Rp 3,5 Triliun anggaran APBD tersebut masih banyak Kabupaten, Kota yang masih sedikit APBDnya,” tuturnya
Maka dari itu, lanjutnya pihaknya akan menyoroti dimana apakah ada yang salah dengan kebijakan yang telah diterapkan selama ini.
“Kami mengharapkan pemangku kebijakan mempunyai otoritas kebijakan yang harus terbuka dengan Pemprov Sumsel dan jangan hanya mementingkan ego sendiri saja. Nantinya juga saya meminta kepada Bapedda untuk mencarikan solusi dan membantu untuk mengurangi kemiskinan di tiga kabupaten/kota tersebut,” tutupnya. (dani/dsb)
