Tanjungpinang.prioritas.co.id – Setelah dilantik menjadi Pj Walikota Tanjungpinang, Hasan dinilai memiliki sekelumit PR besar yang tidak sederhana untuk dikerjakan dalam setahun diantaranya adalah merajut harmonisme hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif yang relatif renggang selama ini serta menjaga netralitas birokrasi di tahun politik.
Hal diatas seperti diungkapkan Suyito, PhD selaku Sosiolog Politik dan Pengamat Pembangunan Masyarakat INSPIRE Provinsi Kepulauan Riau. sembari mengucapkan selamat untuk Hasan yang baru dilantik. tetapi ada warisan persoalan yang perlu dirajut yakni menjaga netralitas ASN jelang Pemilu 2024 dan harmonisasi hubungan 2 kelembagaan eksekutif dan legislatif yang diduga merenggang.
Dia berharap kehadiran Hasan mampu mencairkan hubungan antara Pemko dan DPRD Tanjungpinang. Ditegaskannya, Harmonisasi hubungan antar lembaga perlu ditingkatkan pola hubungan dengan DPRD, perlu dikoordinasikan dengan baik, baik pola hubungan dengan Pemprov yang dalam hal ini Gubernur untuk mensejalankan penataan Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi.
” Mengingat 2 lembaga ini sebagai cerminan dalam rangka perwujudan kerja kerja untuk masyarakat, Selain itu banyak PR yang harus di perbaiki mengingat pola kerja sebelumnya yang relatif masih jauh dari harapan. Program – program pembangunan di Tanjungpinang yang saat ini kita lihat belum terarah, ” Ujar Suyito hari ini, Kamis (21/09/2023).
Masih sambungnya, seperti program pengentasan kemiskinan harus dioptimalkan di semua tempat sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam program pembangunan dimaksud.
Kemudian, dalam penataan birokrasi harus mengedepankan “ The Right Man on the Right place,” sehingga posisi-posisi yang diisi pegawai harus mumpumi dalam menjalankan tugasnya dan tidak terkesan like dislike atau suka suka.
” Konflik – konflik yang tercipta selama ini harus di hilangkan, Pembenahan tata kelola pemerintahan, dan pemanfaatan APBD untuk kepentingan masyarakat serta bantuan harus tepat sasaran bukan karena kepentingan, pola pemberdayaan masyarakat harus berdasarkan kepada kebutuhan yang dibutuhkan, ” Tambahnya lagi secara panjang lebar.
Disimpulkannya, contoh bantuan kepada UMKM, seharusnya ada target capaian yang di harapkan seperti membantu UMKM/IKM dengan target jenis produk unggulan UMKM yang menjadi produk prioritas serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan tersebut.
Meskipun PJ hanya 1 tahun tetapi itulah PR – PR yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan Fungsi Penyelengaraan Pemerintahan dengan sebenarnya.
” OPD melakukan perbaikan terhadap fungsi dan tugas masing masing OPD sebagai mana yang telah di susun berdasarkan Dokumen Perencanaan atau di sesuaikan dengan RPJMD, Renstra maupun Renja OPD pada masing – masing OPD , sehingga APBD berjalan sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah di susun berdasarkan Dokument yg telah di rencanakan, ” Tutupnya mengakhiri pembicaraan.
Tadi pagi, Selesai dilantik Hasan mengaku mempunyai sejumlah program prioritas dan tugas pokok yang diamanahkan dalam satu tahun kedepan ialah akan menjalankan tugas pokok yang diamanatkan oleh Presiden, Mendagri dan Gubernur terkait penanganan inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan & penanganan stunting.
(Alek)
