Palembang.Prioritas.co.id – Seiring akan di laksanakan pemilu dan pilkada serentak 2024 akan mempengaruhi situasi masyarakat Indonesia termasuk di Sumsel.
Untuk menjaga situasi Kamtibmas seperti konfik sosial dan pidana serta kamseltibcar lantas. kesemuanya akan berdampak pada kualitas keamanan di tengah-tengah masyarakat.
“Untuk mengantisipasi hal itu polri membuat program Polisi RW (Rukun Warga), yang merupakan program quick wins presisi triwulan II 2023 yang saat ini sudah berjalan, “hal ini di sampaikan Wakapolda Sumsel, Brigjen M Zulkarnain. Senin (29/5).
Di Sumatera Selatan ada 12.638 RW, yang terealisasi berdasarkan persentase, sedangkan Polisi RW ada 3.798 personel yang beetugas membina Bhabinkamtibmas personel yang desa/kelurahan di polda 5.111 RW. Sedangkan Sumsel sebanyak 1.388 ditugaskan untuk membina di 3.260 desa/kelurahan.
Jenderak bintang 1 itu mengharapkan kegiatan program Polisi RW dapat bermanfaat dengan sungguh-sungguh bisa menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan menghimpun informasi, problem solving serta komunikasi efektif sehingga dapat meningkatkan tugas di lapangan.
Hal ini di sampaikan Waka Polda Sumsel, Brigjen Zulkarnai saat lauching pelatihan dan pelepasan Polisi RW dan jajaran di Auditorium lantai 7 Gedung presisi Mapolda Sumsel.
“Pelatihan komunikasi efektif merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan, tidak hanya saat bersama lawan bicara namun juga rekan kerja supaya informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mudah dimengerti oleh peserta,” ujar Zulkarnain.
Polisi RW merupakan program kabaharkam polri yang di kuatkan guna mendukung prediktif yang diterapkan di wilayah setingkat Rw (dusun/dukuh/banjar/kampung).
program Polisi RW merupakan inovasi positif, yang mana polisi RW hadir di tengah masyarakat untuk melakukan penyelesaian masalah dengan cara mendengar keluhan atau aduan masyarakat.
Aduan terkait kejahatan atau tindak kriminalitas sekaligus berupaya mencari solusi (problem solving) serta mencegah terbentuknya potensi kejahatan dengan cara menganalisa bersama masyarakat tentang gangguan kamtibmas mulai dari geografis, demografis dan lain sebagainya.
“Sebagaimana petunjuk dari kakorbinmas baharkam polri penentuan jumlah Polisi RW di wilayah Polrestabes dan Polres di Sumsel yang kepala daerahnya dipimpin oleh walikota yaitu 100 persen,” lanjutnya. (Iskandar Mirza)
