Prioritas.co.id.Palembang – DPD Partai keadilan Sejahtera Sumatera Selatan dan Lembaga bantuan hukum Pers Palembang anggap dengan terbitnya Impres no 1 tahun 2022 dapat mempersulit dan mennyusahkan kehidupan masyarakat. Hal ini di sampaikan Mgs Syaiful Padli sekretaris fraksi PKS DPRD Provinsi Sumsel yang juga wakil ketua komisi V bidang kesra.
Program BPJS bangus kita sepakat gotong royong masyarakat tapi fakta di lapangan pelayanan bpjs masih kurang maksimal ke peserta, masih ada diskriminasi dari segi pelayanan.
“Di tengah pandemi covid dan terbitnya Impres no 1 tahun 2022 tersebut dapat memberatkan masyarakat, ekonomi sulit semua urusan mulai jual beli rumah, urusan tanah, buat SIM dan SKCK serta berangkat Umroh harus menjadi peserta bpjs,” ujarnya.
Kita ingin melihat jangan sampai ambil kebijakan yang populis, pemerintah jangan memutuskan aturan yang membebani masyarakat apalagi tidak berpihak ke masyarakat jangan sampai niatnya baik tapi hasilnya buruk bagi masyarakat dan terbebani.
Tidak ada korelasinya pengurusan tanah atau rumah dan sim atau skck dengan bpjs, ini bisa bertentangan dengan niat awal Presiden mempermudah urusan masyarakat.
“Kita ingin impres tersebut di revisi dan di cabut, kami tegas menolak jika bpjs kesehatan tersebut di sangkutkan dengan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat terbebani ekonomi sulit di tengan pandemi banyak phk di tambah ini pula,” tegas Syaiful Padli yang juga humas DPD PKS Sumatera Selatan kamis (24/02).
Hal yang sama juga di sampaikan ketua lembaga bantaum hukum Pers Sumsel Mulyadi SH.MH., “saya tidak setuju segala urusan administrasi masyarakat di sangkutkan dengan bpjs,” ujarnya.
Ini akan jadi beban dan mempersulit urusan masyarakat selain itu tidak ada pula hubungan antara bpjs dengan jual beli tanah sertifikat dan lainnya.
Lebih sekarang masa pandemi masyarakat banyak yang mengalami kesulitan harus bayar bpjs pula, kalau satu keluarga anggotanya delapan orang otomatis pengeluaran besar sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari saja banyak masyarakat yang sulit dan hidup pas pasan.
“Saya sangat tidak setuju dengan keputusan itu kasihan masyarakat lemah kalau orang kaya tidak ada masalah karena keuangannya mapan,” lanjut Mulyadi. (Iskandar Mirza)
