Prioritas.co.id.JAKARTA – Tahapan kerja teknokratik harus tetap dilaksanakan meskipun sebentar lagi akan menuju puncak pemilihan umum 2019. Penyusunan kerja pemerintah harus tetap berjalan secara berkelanjutan.
Hal tersebut merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu 7 Maret 2019. Tema utama Sidang Kabinet itu adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020.
“Walaupun sebentar lagi kita masuk ke Pileg maupun Pilpres, tapi tahapan kerja teknokratik harus tetap berjalan dan berkelanjutan, seperti penyusunan RKP sekarang ini dan juga kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2020 harus tetap dilakukan,” tuturnya.
Ia mengatakan, bahasan yang dilakukan dalam Sidang Kabinet kali ini merupakan dasar untuk penyusunan RAPBN 2020 dengan mengacu kepada RPJMN yang tengah difinalisasi di Bappenas. Adapun untuk RKP pada tahun 2020, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia.
Menurut Jokowi, prioritas terhadap SDM pada tahun 2020 itu merupakan kelanjutan dari prioritas pembangunan SDM yang dimulai pada 2019. “Saya ingin mengingatkan, baik tahun ini maupun tahun depan, kita harus mampu mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus berubah dengan sangat dinamis,” katanya.
Perubahan perekonomian global kini dipengaruhi oleh normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, serta keamanan dan geopolitik dunia. Di tengah-tengah kondisi tersebut, Jokowi mengatakan, Indonesia kini masih bisa menjaga kinerja perekonomian. Perekonomian Indonesia secara makro, dikatakannya, masih tumbuh dengan positif.
“Saya selalu menekankan, APBN jelas memiliki keterbatasan. Untuk itu harus diciptakan inovasi, sinergi, yang melibatkan dunia swasta,” ujarnya.
Ia mengatakan, telah berulang kali menekankan sinergi pemerintah dan swasta itu melalui peningkatan investasi dan ekspor. Menurutnya, berbagai reformasi untuk peningkatan investasi dan ekspor harus terus digulirkan supaya kepercayaan pelaku usaha menguat. Selain itu, reformasi investasi dan ekspor itu juga diperlukan untuk menciptakan manfaat lain seperti membuka lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu tantangan untuk mengembangkan SDM adalah dari sisi demografi, yakni banyaknya penduduk berusia muda di Indonesia. Masih perlu dirumuskan lebih detail lagi sifat pendidikan, kesehatan, dan pelatihan terhadap penduduk generasi muda tersebut.
“Ini kami masih akan mempresentasikan lagi berdasarkan diskusi hari ini. Nanti disampaikan di dalam sidang kabinet lagi, yang kemudian dijadikan bahan untuk disampaikan ke DPR pada Mei 2019,” tuturnya.
Sri Mulyani menuturkan, salah satu sasaran yang dituju dalam perencanaan adalah mengembangkan kekuatan ekonomi Indonesia dari kondisi saat ini yang dikategorikan negara berpendapatan menengah ke negara berpendapatan atas. Untuk menuju ke sana, katanya, pembangunan SDM ke depan akan menjadi sasaran pemerintah.
“Namun akan jauh lebih detail mengenai SDM itu bagaimana, dari mulai strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja. Namun karena masih pada tahap awal, sifatnya jadi arahnya dulu, belum sampai pada detail,” kata dia. (yon)
Editor : Davit Segara
