Prioritas.co.id, MANADO – Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D memimpin apel di Lapangan Mako Polda Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (2/8/2019). Apel tersebut mencakup Analisa dan Evaluasi (Anev) Operasi Mantap Brata T.A. 2019
Pejabat Utama Mabes Polri, Kapolda seluruh Indonesia, Pangdam XIII/Merdeka, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara turut hadir dalam apel pagi ini.
Dalam amanatnya, Kapolri mengatakan bahwa apel yang berlangsung di Polda Sulut hari ini berbeda dengan apel-apel sebelumnya. Sebab, apel kali ini bertepatan dengan Rapat Koordinasi PJU Mabes Polri dan para Kapolda dalam rangka Anev Pasca Pemilu yang sudah berjalan.
“Dan konsolidasi menyamakan visi dan persepsi dalam rangka pengamanan hingga pelantikan DPR dan DPD tanggal 1 Oktober, serta (pelantikan) Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019,” ujarnya.
Sulawesi Utara kata Kapolri sengaja dipilih sebagai lokasi rapat koordinasi dan konsolidasi karena memiliki nilai dan nuansa pariwisata yang cukup kuat. Sekaligus menjadi tempat refreshing dan silaturahmi bagi PJU Mabes Polri dan rekan-rekan Kapolda yang ada di wilayah lain.
Sebab selama ini, rapat koordinasi dilaksanakan di Mabes Polri atau melalui video confererence. “Ini juga bertepatan dengan kegiatan Wanita Selam Indonesia (WASI) yang kebetulan ketuanya istri saya, yang memecahkan tiga rekor dunia. Sekaligus meningkatkan pariwisata khususnya di Sulawesi Utara,” tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Lebih lanjut Kapolri meminta jajaran Polda Sulut untuk mendukung program pemerintah. Yakni menjadikan Sulut sebagai objek wisata internasional. Diketahui, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan empat prioritas pariwisata selain Bali. Yaitu Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan terkahir Manado.
Di Manado sendiri, menurutnya sudah banyak turis asing yang masuk dan dari situ bisa dijadikan sumber pendapatan daerah dan nasional. “Wisata itu modalnya tidak terlalu besar tapi incomenya besar,” imbuhnya.
Salah satu modal penting untuk mendukung pariwisata ini kata Kapolri adalah keamanan. Untungnya di wilayah Sulut, situasinya terbilang sangat aman.
Hal tersebut ditunjukkan dengan fakta pemilu dan pilkada yang sudah berlangsung. Dari hasil evaluasi, Sulut menjadi provinsi yang paling aman di Indonesia. “Sulawesi Utara salah satu Polda yang tidak pernah merepotkan Mabes Polri karena aman. Konflik jarang terjadi, kejahatan paling rendah, paling tinggi mungkin mabok di pinggir jalan lah,” kata mantan Kepala Datasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri itu.
Apalagi, hubungan antara unsur pemerintah dan masyarakat sangat baik. Terlebih hubungan dan koordinasi yang luar biasa antara Polri dan TNI. “Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Pangdam, Danrem Lantamal, Guskamla dan Lanud sehingga hubungan baik antara Polri dan TNI, dua pilar penting dalan ciptakan iklim keamanan ini betul-betul bagus di Sulut,” sebutnya.
Dia berharap keamanan dan kerja sama yang baik tersebut terus berjalan demi menciptakan rasa aman sebagai modal utama mendukung pariwisata. “Tugas utama kita menjaga keamanan dan stabilitas politik di wilayah Sulut, terus dipertahankan,” tegasnya.
Sementara itu, kepada jajaran, Kapolri mengingatkan pesan dari Presiden Jokowi pada saat HUT Bhayangkara yang dipusatkan di Monas pada 10 Juni lalu. Ada lima pesan yang disampaikan. Paling utama adalah tetap berupaya membangun kepercayaan publik karena di era demokrasi, jika ingin survive baik pemerintah maupun elemen masyarakat, organisasi, harus mendapatkan legitimasi dan dukungan publik atau rakyat. Tak terkecuali Polri.
“Tolong kepercayaan ini tidak bisa dibangun oleh hanya sekedar para pimpinan tapi juga semua perwira dan semua anggota sampai dengan ke lapangan, terutama yang berhadapan langsung dengan publik dengan masyarakat,” tegasnya.
Dari survei terakhir, kepercayaan publik terhadap Polri kata Kapolri sudah cukup membaik. 2016 lalu, Polri menempati posisi tiga terendah namun saat ini menanjak menjadi tiga terbaik lembaga yang paling dipercaya publik bersama-sama dengan TNI dan KPK.
Untuk itu seluruh jajaran harus berupaya mempertahankan kalau bisa meningkatkan kepercayaan publik. “Satu anggota berbuat salah 400 ribu lebih anggota lain terkena imbasnya. Satu anggota berbuat baik 400 ribu lebih juga akan dianggap baik,” sebut mantan Kapolda Papua itu.
Kapolri juga mengingatkan agar seluruh jajaran menjaga 3 kultur di Korps Bhayangkara. Yakni, mengurangi dan menekan budaya koruptif. Kemudian menekan arogansi kewenangan atau kekuasaan. Terakhir menekan budaya kekerasan yang eksesif atau kekerasan yang berlebihan. “Tiga hal penting yang terus-menerus kita harus diperbaiki karena masih banyak problema-problema internal yang ada,” ucapnya.
Tiga hal itu katanya menjadi syarat untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ditambah lagi dengan tiga konsep yang dibuat Kapolri. Yaitu meningkatkan kinerja, merubah kultur dan bagaimana memanage media. “Karena di era reformasi ini, di zaman informasi ini opini publik sangat dipengaruhi oleh media. Baik media sosial maupun media konvensional seperti radio, surat kabar dan lain-lain,” jelasnya.
“Sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan-rekan jajaran Polda Sulut yang telah berhasil menjaga situasi Kamtibmas yang stabil di wilayah Sulawesi Utara,” tukas Kapolri. (Red/Rls)
