Prioritas.co.id, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo telah melaksanakan penandatanganan kerjasama dalam pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi), Melalui Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia oleh Ronny F Sompie dan Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.
Penandatanganan berlangsung di lantai 18 Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tidak hanya Kota Probolinggo, siang itu Pemerintah Kabupaten Pasaman juga teken PKS pendirian UKK Imigrasi kelas II Non TPI Agam di Kabupaten Pasaman.
Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengapresiasi Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin yang telah berinisiatif untuk mengawali sebuah pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III dengan membentuk keimigrasian sebagai kepanjangan tangan Kantor Imigrasi yang berwilayah kerja di Kota Probolinggo.
Dalam penyampaiannya Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie,“Pelayanan ini untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan layanan keimigrasian. Semoga ke depannya, UKK ini dengan berjalannya waktu dapat menjadi Kantor Imigrasi kelas III, tentunya dengan proses dan ketentuan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Hadi Zainal Abidin tidak bisa menyembunyikan kebahagiaanya sebagai wujud syukur akan berdirinya UKK Imigrasi kelas I Malang di Kota Probolinggo. Katanya, dimana dilaksanakan PKS menjadi hari Jumat yang berkah bagi pemerintah dan masyarakat Kota Probolinggo
“Terfasilitasinya pelayanan imigrasi di Kota Probolinggo selaras dengan visi misi Pemerintah Kota lima tahun ke depan. Di antaranya menuju Kota Probolinggo lebih baik dalam kerangka mengoptimalkan pelayanan publik termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keimigrasian,” kata wali kota.
Nantinya UKK Imigrasi Kelas I TPI berada di Jalan Basuki Rahmat Kota Probolinggo. Lokasinya strategis, berada di kawasan pelayanan seperti Mal Pelayanan Publik, Samsat, lembaga pendidikan dan tempat ibadah serta perkantoran. Aksesnya pun tidak sulit dan sangat memadai.
Lebih lanjut Walikota menambahkan bahwa,“Kota Probolinggo juga sebagai kota penyangga wisata Bromo Tenger Semeru. Dan, keberadaan pelabuhan yang akan semakin berkembang. Dengan demikian masyarakat tidak perlu jauh-jauh cukup di Kota Probolinggo saja,” ucapnya.
Penandatanganan itu juga dihadiri sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. seperti Kepala BPPKAD Imanto; Kepala DPMPSTP Dwi Hermanto; Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo; Kepala Diskominfo Aman Suryaman; Kabag Umum Sugito Prasetyo, Kabag Pemerintahan dan Kabag Hukum.
“Kepala OPD terkait ini yang akan terlibat dalam persiapan pembentukan UKK. Kami memohon doa restu kepada kementerian dan masyarakat agar rencana pendirian UKK Keimigrasian ini dapat berjalan dengan baik dan insyaallah sesuai target,”Pungkasnya. (And)
