Nagekeo.Prioritas.co.id – Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tahun 2023. Torehan prestasi ini atas laporan keuangan tahun 2022 lalu. Ini merupakan WTP keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2019 lalu.
Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja didampingi anggota DPRD Marselinus Siku berkesempatan hadir menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI melalui perwakilan BPK NTT di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 10 Mei lalu.
Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja mengungkapkan menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan prestasi membanggakan bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo, dalam mengelola keuangan, yang mana senantiasa mengikuti arahan pusat.
“Itu karena kita merespon semua apa yang menjadi permintaan pusat seperti data, laporan keuangan harus benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. WTP itu membuktikan bahwa laporan keuangan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Kasarnya tidak ada korupsi sehingga WTP. ” ungkap Wabup Marianus di ruang kerjanya Jumat 12 Mei 2023.
Selain itu, penilaian opini WTP oleh BPK RI terhadap Pemkab Nagekeo lanjut Marianus berkaitan dengan aset, di mana laporan yang akurat juga menjadi salah satu indikator BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
“Kita ini kan membenahi aset, semua aset yang ada di kita ini kita laporkan semua, di mana tempatnya, berapa nilainya, tahun perolehannya semua dilaporkan secara baik” ungkap Marianus.
Torehan prestasi WTP yang diraih Pemkab Nagekeo empat kali berturut-turut kata Wabup Marianus itu atas kerjasama lintas SKPD dalam mendukung pelaporan keuangan. “Kita harus pertahankan karena ini sebuah perjuangan dari semua komponen mulai dari Dinas terkait sampai ke badan keuangan. Kita mulai dari perencanaan, penganggaran evaluasi kemudian pelaporan” jelasnya.
Lebih lanjut Marianus menyampaikan bahwa raihan WTP empat kali secara beruntun ini memotivasi setiap SKPD senantiasa berbenah bahwa tata kelola keuangan seperti belanja modal dan belanja barang dan jasa itu harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam SIPD.
“Harapan kita ke depan ini semua bendahara, semua kasubag termasuk sekretaris dan pimpinan SKPD harus memahami benar baik visi misi kegiatan, sasarannya apa targetnya apa” pungkasnya. (Arjuna)
