Tanjungpinang, Prioritas.co.id – Terkait ‘Pengadaan Baju Kurung Melayu di Inspektorat Provinsi Kepri Diduga Mark-Up’, menemukan hasil mengejutkan. CV LCD Colection yang berkontrak sebagai penyedia ternyata tidak pernah mengerjakan proyek tersebut, melainkan perusahaannya sering dipinjam pihak lain sebagai peserta lelang sejumlah proyek diberbagai instansi.
Meski tertera dilaman LPSE Kepri CV.LCD Colection sebagai pelaksana pekerjaan dalam pengadaan baju kurung melayu tahun 2022, perusahaan tersebut tidak pernah menjahit baju kurung melayu dari Inspektorat kepri. Dikutif dari laman sidaknews.com.
Baju kurung melayu“Memang perusahaan nya sering di pakai oleh orang lain termasuk pasword nya juga di berikan,” sesuai dengan alamat CV LCD Colection, Selasa (30/8/2022).
Ketika ditanya lebih dimana PPK menjahit baju inspektorat ini ? Dan siapa pula yang memakai perusahaan tersebut?
Ketua LSM ICTI Kuncus Simatupang menjelaskan, pihaknya merasa penasaran dengan kondisi tersebut, ketika tim dilapangan terus melakukan penelusuran dan akhirnya mendapatkan informasi bahwa penjahitnya ada di jalan pramuka dan menemukannya.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa yang mengerjakan bukan perusahaan penyedia yang berkontrak, ini kan aneh,” ucapnya.
Sementara, lanjut dia, secara hukum yang bertanggung jawab adalah perusahaan yang menandatangani kontrak. Anehnya, kenapa pula baju tersebut dijahit di tempat penjahit lain dan ironisnya pihaknya juga mendapat informasi bahwa PPK yang melaksanakan pekerjaan tersebut yang membeli bahan dan aksesoris baju kurung melayu tersebut.
Melihat kenyataan ini, pihaknya mencium aroma persekongkolan dalam kegiatan pengadaan baju kurung melayu di Inspektorat Kepri yang bisa dipastikan menabrak sejumlah aturan hukum dan disinyalir untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena terjadi di SKPD Inspektorat yang seharusnya dapat memberikan contoh pada OPD lain, bukannya bermain di SKPD sendiri.
“Kita berharap SKPD yang satu ini bisa melakukan monitoring, pengawasan dan pembinaan pada OPD di Provinsi kepri malah berkubangan dalam lumpur korupsi,”tutup Kuncus. Bersambung. (Red)
