Prioritas.co.id, Nagekeo, NTT – Peristiwa penyerangan Rumah Dinas (Rudis) Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Nagekeo pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada kamis, (25/12/2020) malam oleh sekelompok anak muda yang berasal dari Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, menyisahkan argumentasi pro kontra terhadap perisitiwa tersebut.
Menanggapi hal tersebut salah satu advokat senior asal Nagekeo yang merupakan anggota Lembaga Nasional Pemantau Penyelenggaraan Pemerintah, Mbulang Lukas, S.H, mengutarakan Pendapatnya.
Lukas menilai bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya memiliki tanggungjawab moril terhadap perisitiwa penyerangan rumah dinas Kapolres Nagekeo oleh sekolompok anak muda dari Kelurahan Lape.
Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, M.Kes, Sebagai pemimpin daerah seharusnya memainkan peranan penting dengan melibat semua elemen untuk melakukan langkah rekonsiliasi demi memulihkan kembali hubungan yang telah terbengkalai akibat perisitiwa tersebut.
“Tidak ada argumentasi lain kita, Bagi Saya untuk kelompok besar ini, Bupati Nagekeo harus berdiri sebgai Ine meze, Ame lewa sebagai bapak ” Ujarnya.
Ia menuturkan bahwa bahwa kita tidak bisa memungkiri fakta atas peristiwa yang telah terjadi, dimana rumah jabatan kapolres Nagekeo diserang yang ditandai dengan pengrusakan beberapa fasilitas seperti Mobil. Hal tersebut merupakan potret buruk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Nagekeo yang seharusnya mendapat perhatian dari semua elemen masyarakat, pemerintah tokoh adat dan tokoh agama.
“walaupun ada argumentasi bahwa mereka datang mau damai dan sebagainya, tetapi faktanya telah terjadi penyerangan, mobil rusak dan sebagainya” Terang Lukas.
Menurut advokat senior ini, peran pemda menjadi penting untuk memulihkan hubungan baik antara instansi Polri dan masyarakat kelurahan Lape demi mencegah konflik vertikal antara keduanya.
“Setuasi dan kondisi masyarakat menjadi tidak damai. masyarakat tetap takut, Polisi dan TNI tidak manjadi sahabat dalam bermasyarakat dan bernegara. Ada kesulitan mau lapor polisi enggan karena ada jurang perisitiwa kemarin. Harus dipulihkan kembali ini menjadi tanggungjawab bersama, supaya kedepan Masyarakat dengan TNI Polri manjadi sahabat dalam kehidupan bersama” Terangnya.
Ia Melanjutkan bahwa ” Untuk apa kita berpolemik, ini pemimpin besar yang diserang, sorotan dari atas Penginanga sudah tanda merah, rugi. Kita kehilangan karakter sebagai orang yang berbudaya To’o Jogho Waga Sama, Tidak ada lagi” Imbuh Lukas.
Menurutnya dengan kejadian tersebut kabupaten Nagekeo akan ditetapkan sebagai daerah konflik. Ketika pemerintah pusat dan propinsi menetapkan kabupaten Nagekeo sebagai daerah konflik maka hal tersebut adalah kerugian dan kegagalan terbesar pemda Nagekeo sehinga langkah rekonsiliasi menjadi sagat.
Ia juga menegaskan bahwa langkah rekonsiliasi bukan berarti mengabaikan proses hukum, melainkan proses hukum mesti tetap dijalankan sesuai mekanisme hukumannya, jika tidak maka dapat dipandang sebagai kegagalan Polres dalam menegakkan hukum di Kabupaten Nagekeo.
“Kalau polres tidak melakukan langkah-langkah hukum, polres salah. Pembiaran itu kesalahan polres. tindak pidananya jelas, tinggal mencari Mainstrea, Niatnya. Tapi itu diuji di pengadilan” Ungkapnya.
Lukas Mbulang menyayangkan lemahnya sikap tanggap pemda Nagekeo yakni Bupati dan DPRD kabupaten Nagekeo dalam menyikapi perisitiwa penyerangan yang dialami Kapolres Nagekeo. menurutnya, seharusnya sebagai sesama unsur Forum Komunikasi antar pimpinan Daerah (Forkompimda) Bupati dan DPR harusnya lebih peka dan harus melihatnya sebagai persolan bersama untuk disikapi.
“Ini seharusnya jadi tanggungjawab bersama, ini pemimpin besar kamtibmas di Nagekeo diserang Pemda diam saja. Tanpa melibatkan Tokoh dan sebagainya, pemda tidak ikut ambil bagian, Pemerintah demi kepentingan politiknya, dia gunakan momen ini” Tuturnya. (PETER)
