Mandailing Natal,Prioritas.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mandailing Natal (Madina) Tahun Anggaran (TA) 2022 telah selesai dibahas. Pansus pun sudah menyampaikan laporan dan rekomendasi ke Pemerintah terhadap LKPJ itu.
Laporan dan rekomendasi pansus LKPJ tersebut disampaikan Ketua Pansus Dodi Martua pada Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi LKPj yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina Harminsyah Batubara.
Adapun 19 rekomendasi yang disampaikan Pansus tersebut antara lain;
1.Segera Mengoperasikan Pasar Baru Panyabungan secepatnya, serta melengkapi sarana prasarana serta fasilitas penunjang lainnya. Paling lambat di awal tahun 2024 Pasar Baru Panyabungan sudah bisa difungsikan Masyarakat.
2. Segera Mempercepat Proses Perpindahan RSUD Panyabungan ke Bangunan RSUD Panyabungan Baru, serta Melengkapi Sarana Prasarana serta Fasilitas Penunjang Lainnya. Paling lambat di awal tahun 2024 Bangunan RSUD Baru sudah bisa difungsikan Secara Bertahap.
3. Memaksimalkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebagai Salah Satu Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama dengan Meningkatkan Mutu Pelayanan di Puskesmas Serta Melengkapi sarana Penunjang lainnya Sehingga Masyarakat tidak Berbondong- bonding berobat ke RSU.
4. Meninjaklanjuti Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIF Terhadap Mantan Kepala Deda, Serta Membuat Aturan Salah Satu Syarat Pilkades Bagi Mantan Kepala Desa Yang Ikut Kontestasi Harus Bebas Dari Temuan Tuntutan Ganti Rugi.
5. Mencari Opsi-Opsi Dan Skema Penyelesaian Terhadap Nasib Tenaga Honor Yang Akan Diberhentikan Pada Bulan November Tahun 2023 Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
6. Menyelesaikan Kendala Pembukaan Akses Jalan Menuju TPA Banggua Diharapkan Tuntas Pada Tahun 2023, Sehingga Tpa Bisa Segera Difungsikan Dengan Baik Dan Ini Juga Merupakan Rekomendasi Pansus Pada Lkpj Bupati Tahun 2021.
7. Mengembalikan Semua Pengelolaan Pasar Kelas 1, Kelas 2 Dan Kelas 3 Kepala Dinas Perdagangan Sesuai Dengan Tufoksinya Serta Merevisi Aturan Dan Mekanisme Pengeloaan Pajak Dan Retribusi Pasar Sehingga Kendala Dalam Pemungutan Dan Kebocoran Dalam Pemungutan Dapat Diminimalisir.
8. Mendelegasikan Semua Pengelolaan Persampahan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Sesuai Tupoksinya, Agar Masalah Persampahan Di Mandailing Natal Dapat Terintekrasi Sehingga Lebih Mudah Penangannya.
9. Meminta Baperida, Bpkad Dan Inspektorat Untuk Membuat Konsep Perencanaan Terintegrasi Sehingga Terciptanya Konsistensi Mulai Dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Serta Pengawasan Untuk Menjamin Kontiniutas Dalam Pencapaian RPJMD.
10. Meminta kepada Bupati agar menyelesaikan permasalahan PT. Rendi Permata Raya Dengan Masyarakat Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis dengan berpedemonan kepada atura yang ada dan mempertimbangkan rekomendasi DPRD serta melakukan upaya serius dalam penyelesaiannya tanpa menciderai hak-hak masyarakat
11. Melakukan perbaikan sistem dan Prosedur pengelolan pendapatan yang mengarah kepada sistem on-line, sehingga dapat lebih mengoptimalkan pendapatan dan lebih menghindari kebocoran.
12. meminta kepada bupati untuk memaksimalkan pengawasan korwil dengan menyediakan dana rutin pada dinas Pendidikan.
13. Meminta Dinas Pendidikan untuk lebih meningkatkan kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Mandailing Natal di sebabkan beberapa tahun belakangan ini animo para orang tua siswa Lebih Memilih Untuk Menyekolahkan Anaknya di MTsN dari pada SMP Negeri. Salah satu solusinya adalah dengan menetapkan sekolah ungulan di tingkat SMP.
14, Meminta kepada tim legislasi pemkab untuk segera memproses pembentukan desa dan Kecamatan baru sebagai mana telah di sepakati dalam program Pembentukan peraturan daerah tahun 2022, sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat tentang kelanjutan rancangan PERDA pembentukan desa dan Kecamatan Baru.
15. meminta Kepada Satpol PP dan Damkar untuk Membuat Kajian Penyebab banyaknya kebakaran akhir-akhir ini dan mencari Tindakan antisipasi dan Preventif terhadap hal tersebut.
16. Meminta kepada Bupati Mandailing Natal untuk memperkuat inspektorat dan Apif dalam melaksanakan sistim Pengendalian Intern dengan menambah personil pada jabatan fungsional serta melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhanya.
17. banyaknya kegitan dan Program pada sejumlah OPD yang mengalami contrack Change Order (cco) pada tahun 2022, untuk melihat akar permasalahanya diminta kepada inspektorat untuk melakukan reviu terhadap penyebab cco pada tahun 2022 sehingga potensi yang merugikan keunangan daerah dan tidak berhasilya kinerja pemerintah bisa di hindari untuk penganggaran selanjutnya.
18. meminta kepada Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Untuk merealisasikan temuan BPK atas Honorarium kader Kb dan lainya sejumlah yang di temukan BPK.
19. Dimimta kepada Pemerintah untuk dapat memberikan Progres stampas atas lahan yang luasnya ± 165 ha di Kecamatan Batahan tertanggal 24 Oktober 2022.
Rapat paripurna itu sendiri hadiri Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Wakil Ketua Erwin nasution, Forkopimda, asisten, staf ahli dan Kepala Opd madina serta di hadiri 28 Anggota DPRD Madina. (putra)
