Prioritas.co.id.Tanjungpinang – Proyek Pembangunan Renovasi Rumah Negara pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang – Kepri Tahun anggaran 2024 di Bukit Semprong, Kecamatan Tanjungpinang Barat, kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dengan Anggaran APBN senilai Rp 2.073.191.516 belum rampung. Jumat (3/1/2025).
Proyek tersebut terbagi dua pekerjaan namun satu orang pemenang dengan perusahaan yang sama.
Pekerjaan (4) empat unit Rumdis Imigrasi yang terletak di jalan Bukit semprong, Kecamatan Tanjungpinang barat, Kota Tanjungpinang belum rampung, “Informasi yang diperoleh Media ini dari salah seorang pelaksana di lokasi mengatakan, progress baru mencapai sekitar 80 persen,”sebutnya.
Adapun Pekerjaan di Bukit Semprong terdiri dari yaitu;
1.Renovasi Rumah Negara pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang – Kepri (Rumah Dinas No.20 & 21) Nilai kontrak Rp 932.266.455,31 Masa pelaksanaan 150 hari kalender. Nomor & Tgl Kontrak : W.32.IMG.IMG.9.PB.02.01-2643, Kontraktor Pelaksana : PT. Baroq Jaya Pratama, Konsultan Supervisi : PT. Lamda Utama Konsult.
2.Renovasi Rumah Negara pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang – Kepri (Rumah Dinas No.22 & 23), Masa pelaksanaan 150 hari kalender, Nilai kontrak Rp 1.140.925.061,41, Nomor & Tgl Kontrak : W.32.IMG.IMG.9.PB.02.01-2643Kontraktor Pelaksana : PT. Baroq Jaya Pratama, Konsultan Supervisi : PT. Lamda Utama Konsult.
Ketua LSM ICTI-Ngo (Investigation Coruuption Transparan Independen) Kepri, Kuncus menyampaikan, adanya keterlambatan waktu bisa saja dari faktor cuaca dan lainnya, namun PPK, Kontraktor dan Konsultan punya tanggungjawab terhadap kegiatan tersebut.
“Kita menilai adanya dugaan kelalaian pihak PPK, seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh terlambat dan harus tepat waktu,”Ujarnya.
Sementara pekerjaan Rumdis yang berada di belakang kantor Imigrasi Tanjungpinang sudah siap dan dan dikabarkan sudah diserahterimakan, namun kualitas pekerjaan masih menjadi tanda tanya.
Hingga berita ini diunggah, media ini belum dapat melakukan konfirmasi ke pihak kontraktor pelaksana pekerjaan termasuk pihak PPK yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. (Tim)
