Prioritas.co.id, Probolinggo – Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana peruntukannya seharusnya tepat sasaran dan memang benar-benar yang miskin bagi penerimanya, namun di lapangan banyak terjadi salah sasaran, dan sudah bukan rahasia umum kejadian ini nyaris disemua daerah yang ada diseluruh Indonesia.
Hal ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang mana penerima PKH tidak tepat sasaran, bahkan banyak penerima yang tergolong mampu dalah ekonomi.
Data yang sudah tidak layak dan banyak keraguan terkait akurasinya, masih di pakai oleh Dinsos dan Kementrian Sosial. Tidak melihat regulasi ekonomi penerima PKH. Dan juga sangat monotonnya pendamping beserta petugas SLRT (sistem layanan rujukan terpadu) di setiap pos masing masing.
Dari ketimpangan Sosial dan Penerima PKH membuat reaksi keras LSM Lira kabupaten Probolinggo, yang sangat getol mengawal program pemerintah, khususnya warga Kabupaten Probolinggo.
Bupati LSM Lira Kabupaten Probolinggo, Samsudin menyatakan,”ini negara sangat dirugikan dan seolah-olah pembodohan terhadap warga yang seharusnya mendapatkan PKH, tidak seperti orang-orang yang bermobil yang justru mendapatkan bantuan ini”,ujarnya.
Dari hasil informasi yang didapatkan di salah satu warga Probolinggo, yang membuat kecemburuan sosial, ada salah satu Perserta PKH yang sudah sukses perekonimiannya, dan di ketahui bisa berangkat umroh. Dimanakah pendamping dan SLRT PKH Dinsos Probolinggo?
“kami juga menemukan double job, 2 ikatan kerja yang di bayar oleh pemerintah, kenapa pendamping multi kerja begitu di biarkan oleh Dinsos??”, geram Samsudin.
Agenda LSM Lira Kabupaten Probolinggo, khususnya Probolinggo akan dijadikan sample ketidak beresan PKH dan Umumnya Jatim, perlu di daur ulang Program yang baik namun pirantinya yang banyak skema.
Dan juga menurut pemerhati Sosial Marhaen, “bahwa program PKH itu program baik tetapi sudah expayed alias kadaluwarsa, dikarenakan data yang sudah usang tanpa melihat peserta yang mampu, seolah olah tutup mata asal cair beres”.
Dalam waktu dekat Lira Probolinggo akan membobgkar carur marut PKH Probolinggo dan melaporkan ke Tipikor terkait kerugian negara.
Secara terpisah Saat beberapa media ini konfirmasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Achmad Arif menepis adanya dugaan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran oleh Lumbung Informasi Rakyat (and)
