Prioritas.co.id.muba- Ketua Persatuan Ormas Muba (POM) menyayangkan kritikan yang dilontarkan Ketua PWI Muba Herlin Kosaisi SH terhadap Bupati Musi Banyuasin H. Dodi Reza Alex Noerdin yang mengeluarkan larangan memasuki wilayah zona merah Covid 19 untuk semua ASN yang bertugas di Musi Banyuasin. Seperti dilansir sejumlah media Herlin menyatakan keputusan tersebut terlalu terburu-buru dan terkesan dipaksakan.
Selain itu Herlin juga menilai pemberitaan media terhadap keinginan masyarakat yang meminta Camat Sanga Desa, Suganda, agar Diisolasi paska kunjungan ke Kota Lubuk Linggau yang merupakan daerah dalam zona merah Covid-19 juga tidak berimbang sehingga paska kejadian tersebut
Bupati Musi Banyuasin H. Dodi Reza Alex Noerdin yang akhirnya mengeluarkan intruksi larangan memasuki wilayah zona merah Covid 19 untuk semua ASN yang bertugas di Musi Banyuasin.
“Saya rasa tidak ada yang salah dalam pemberitaan tersebut semua unsur pendukung layak atau tidaknya sebuah berita sudah terpenuhi,’kata Kurnaidi Ketua POM menanggapi kritikan ketua PWI Muba terhadap instruksi Bupati Muba dalam upaya memutus mata rantai Penyebaran Virus Corona di Muba, Senin ( 11/05/2020 ) di Posko POM Covid 19, Jalan Lingkar Randik, Komplek Ruko Gambut Lumpur Sekayu, Muba.
Selaku penasehat dalam struktur kepengurusan PWI Muba, Kurnaidi sangat menyayangkan sikap Ketua PWI Muba yang terkesan melakukan intervensi terhadap pemberitaan di beberapa media online yang mengkritisi pelanggaran menerobos zona merah yang dilakukan camat Sanga Desa. Karena menurut Kurnaidi apapun alasannya hal yang dilakukan seorang camat akan menjadi sorotan warga.
“Pemberitaan Camat Sanga Desa itu, menurut saya sudah terpenuhi unsur dari beberapa narasumber. Sehingga aneh rasanya kalau mengatakan berita itu tidak berimbang,”Ujarnya.
Kurnaidi menilai Statement Ketua PWI Muba yang menyatakan kebijakan Bupati Muba itu tidak cermat dan terlalu terburu-buru, itu juga tidak bisa dibenarkan.
“Jika kita bicara masalah etika, apa itu pantas dilontarkan? Walau sebenarnya Bupati bisa lebih tegas dari ini dalam bersikap,” ujarnya.
Lebih lanjut Kurnaidi mengatakan kebijakan Bupati Muba mengeluarkan surat edaran dan intruksi itu sudah sangat tepat terutama jika mengacu pada Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaulatan kesehatan masyarakat Covid 19, surat edaran Mentri PARN tahun 2020 tentang pembatasan bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan Covid 19, surat edaran Kepala BKN RI nomor 11 tahun 2020 tentang pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid 19 dan Peraturan Mentri Perhubungan nomor PM 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri 1441 Hijriyah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ).
“Seharusnya selaku ketua PWI menjadi panutan dan contoh bagi kawan-kawan wartawan. Misalnya dalam kondisi sekarang ini ketua PWI jangan dulu pulang ke luar kota, bermantap diri dulu lah di Muba. Dan jika memaksa pulang, harusnya saat kembali ke Muba harus melakukan isolasi mandiri sesuai protap kesehatan. karena wartawan kan bersentuhan langsung dengan masyarakat,”papar Kurnaidi.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Sumsel H. Kurnati Abdulah juga menyayangkan Statement Ketua PWI Muba yang menganggap keputusan Bupati Muba tidak tepat.
Kurnati menilai apa yang diputuskan Bupati Muba sudah sangat tepat, sesuai dengan aturan pemerintah pusat.
“Kita semua tahu Bupati Muba itu seorang Doktor, kok mau digurui. Sekarang hanya tinggal Pak Bupati saja bagaimana menanggapi hal tersebut, dan kami sangat mendukung keputusan ini,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua PWI Muba Herlin Koisasi, SH saat akan dikonfirmasi wartawan terkait pemberitaan tersebut melalui pesan Whatsappnya terkesan menghindar, sampai berita ini di tayangkan Herlin belum memberikan tanggapan (rilis)
