Prioritas.co.id, Pringsewu – Adanya puluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pekon Tulung Agung mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pringsewu jadi sorotan hangat publik. Pasalnya, kedatangan puluhan KPM ke Dinsos itu tak lain untuk melaporkan pihak E- Warung Seribu Bambu dan pihak Supplier BPNT lantaran bantuan sembako yang mereka terima selama ini tidak sesuai jumlah nominal harga pembelian dengan uang yang di transper yakni Rp 200 ribu sehingga merekapun mengaku merasa dirugikan.
Menurut mereka, harga sembako yang disalurkan supplier ke E-Warung Seribu Bambu di tempat tinggalnya terlalu mahal, selisih harga terlalu tinggi di perkirakan mencapai Rp 40 ribu, termasuk adanya harga nominal harga sembako tidak pernah diberi tahu seperti beberapa harga nominal sembako bahkan, struk pembelian dari pihak E-Warung dan juga kartu ATM untuk pengambilan sembako BPNT yang mereka miliki tidak pernah diberikan.
Di Bandar Lampung, elmen kontrol sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank) menduga adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak E-warung jika hasil cetak resi dari mesin EDC tidak diberikan kepada KPM.
“Kami menganggap adanya dugaan kesengajaan yang di lakukan e warung dalam hal tidak memberikan cetak resi dari mesin EDC, bahwasanya jelas di atur dalam PENDUM tahun 2020 yang berisi tentang cetak Resi dari mesin EDC di sampaikan oleh E warung kepada KPM, dalam hal ini jelas e-warung sudah menyalahi aturan sebagai penyalur BPNT, “ungkap Ketua DPL LSM Pematank Suadi Romli via WhatsApp, Rabu (21/7/21).
Dikatakan Suadi Romli, menyikapi persoalan tersebut seharusnya Dinas Sosial berperan aktif didalamnya karena, sudah jelas tugasnya sebagai tim kordinasi bansos pangan.
” Menyikapi persoalan ini dinas sosial pringsewu harusnya berperan aktif untuk mengatasi persoalsn tersebut, karena jelas tugasnya sebagai tim kordinasi bansos pangan, “jelasnya.
Lebih lanjut Suadi Romli menegaskan pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan keterangan tambahan dari KPM termasuk mengumpulkan data pelaksanaan penyaluran program sembako BPNT.
” kami dari Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Masyarakat Anslisi Kebijakan (DPP PEMATANK), akan mendesak APIP dan BPK untuk segera melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan penyaluran program sembako BPNT.
Kami juga akan segera turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan keterangan tambahan dari KPM. Hal ini mengingat dana yang di kucurkan begitu besar, apa lagi kondisi saat ini memang lagi di butuhkan masyarakat akibat terkena dampak COVID 19, “tukasnya.
Diberikan Sebelumnya :
Merasa dirugikan puluhan Keluarga Penerima Manpaat ( KPM), penerima Bantuan Pangan Non Tunai( BPNT), Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo mendatang Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.
Kedatangan mereka ke Dinsos setempat guna melaporkan E- Warung seribu bambu dan pihak Suplayar BPNT ,lantaran bantuan sembako yang selama ini diterima tidak sesuai jumlah nominal harga pembelian dengan uang yang di transper yakni Rp 200 ribu.
Sumiatun salah satu KPM penerima BPNT mengatakan dirinya bersama KPM yang lain selama ini merasa di rugikan karena bantuan sembako yang mereka terima tidak sesuai dengan nominal harganya .
Menurutnya, harga sembako yang disalurkan suplayer ke E-Warung seribu bambu di tempat tinggalnya terlalu mahal, selisih harga terlalu tinggi di perkirakan mencapai Rp 40 ribu.
” Kalau uang 200 ratus itu kami belanja sendiri dari harga sembako yang kami terima jauh lebih mahal dari harga di pasar,” kata Suamiatun, Senin(19/7), usai mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Dinsos Tri Kadarmanto,didamping Kabid Fakir miskin Sugeng di pendopo kantor Dinsos.
Sebagai contoh,lanjutnya, beras yang mereka di terima dari E-Warung sebanyak 15 kg kalau di kalau harga di pasar 1 kg hanya Rp 8 ribu sedangkan harga dari suplayer jauh lebih tinggi Rp 10 ribu begitu juga dengan harga yang lainnya seperti telor,kentang dan kacang hijau.
Ia juga menegaskan selama ini dirinya dan KPM yang lainya tidak pernah di beritahu berapa harga nominal harga sembako.
Selain itu, dirinya juga mengaku tidak pernah menerima struk pembelian dari pihak E-Warung, bahkan kartu ATM buat pengambilan sembako BPNT yang mereka miliki tidak pernah di berikan.
” selama ini kami tidak pernah ada kesepakatan dengan E-Warung ,kami hanya di beritahu kalau sembakonya sudah keluar dan untuk sekarang kami menerima sembako dari BPNT selama tiga bulan dari juli- september,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Sosial Tri Kadarmanto mengatakan, dari pertemuan dengan KPM, pihak Dinsos sudah mencatat keluhan mereka dan dalam waktu dekat pihaknya akan turun mengkroscek ke E-Warung.
” Nanti segera kita menindak lanjuti turun kebawah mengkroscek ke E-Warung apakah ini benar ,sebenarnya kalau ada keluhan pihak KPM tinggal mengembalikan ke E-Warung,” jelas Tri Kadarmanto
Sebenarnya, Sambung Tri Kadarmanto, dalam permasalah ini bisa di selesaikan oleh KPM dan pihak E-Warung itu sendiri, tapi karena mereka KPM sudah mengadu.
“Nanti Kita akan menindak lanjuti E-Warungnya agar sesuai dengan harga yang sudah di tentukan,” tegasnya
Selanjutnya Tri menjelaskan terkait banyaknya keluhan KPM yang tidak dapat bantuan BPNT karena saldo di rekening dalam keadaan kosong .
“Sebenarnya itu ada pembersihan besar besaran di Kemensos di karenakan banyaknya nomor KTP yang tidak valid didalam aplikasi Disdukcapil, nanti tinggal menunggu perbaikan dari pemerintahan desa,” jelasnya. (Davit)
