Mandailing Natal, Prioritas.co.id – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bersama DPRD Madina melaksanakan rapat koordinasi rencana kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja PT Perkebunan Nusantara IV terkait polemik antara PTPN IV dengan warga yang ada disekitar wilayah perkebunan, selasa (11/10/2022) diruangan asisten II Pemkab Madina ini.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Madina, HM Ja’far Sukhairi Nasution diwakili Sekdakab, Gozali Pulungan, MM, Selasa, Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, SH, Ketua Komisi II, Dodi Martua dan wakil ketua komisi II, Suhandi.
Dari instansi terkait dalam hal ini dihadiri Kakan Badan Pertananan Nasional (BPN), Nita, Kadis Pertananan, Akhmad Faisal, Kadisnaker, Kapsan, Kadis KPTSP, parlin Lubis, Bappeda, Sakban M Nasution, Kasubbag Hukum, ikhwan Edi, kabid Garda Satpol PP, Sudrajat Putra, Dinas Koperasi UKM, Heldimar Pratama dan Kasi DLH, Fauzi Ahmad Hasibuan.
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Madina meminta dengan tegas agar terkait polemik antara PTPN IV dengan warga ini jangan lagi dibahas diatas meja, tetapi harus langsung dilakukan turun kelapangan.
“Terkait masalah PTPN IV dan warga sekitar mengenai masalah saling klaim lahan ini tidak bisa dilakukan pembahasan hanya diatas meja saja. Saya harap demi mendapatkan solusi dan jawaban dari permasalahan yang berkepanjangan ini, harus kita lakukan turun langsung kelapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut Erwin menyampaikan apabila pemerintah daerah tidak melakukan hal ini. Maka, dari DPRD Madina saya akan turun langsung kelapangan. Namun saya meminta agar polemik ini bisa langsung didapati solusinya dan tidak ada beda persepsi. Seharusnya hal ini dilakukan bersama-sama.
“Cukuplah masyarakat yang selama ini diduga selalu menjadi korban. Kapan lagi kita dari pemerintah daerah dan perwakilan rakyat ini bekerja untuk masyarakat kita,” ujar Erwin.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Madina, Dodi Martua, menuturkan untuk penyelesaian konflik ini harus dilakukan secara utuh dan serius agar tidak menjadikan masyarakatbyang menjadi korban.
“Penyelesaian konflik antara PTPN IV dengan warga disekitar perusahaan ini harus kita lakukan dengan baik dan tuntas agar nantinya tidak menjadikan warga itu sendiri yang menjadi korban,” pungkasnya.
Dan perlu jugakita garis bawahi, kata Dodi, bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Madina, ini apakah ada yang telah memberikan kontribusi buat peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah. Maka dari itu, selaku wakil rakyat kita juga harus bekerja dengan tuntas dalam menyelesaikan konflik ini.
Sementara itu, Kadis Pertanahan Pemkab Madina, Akhmad Faisal selaku Ketua tim ketika dikonfirmasi wartawan diakhir rapat kapan rencana tim akan turun langsung kelapangan beliau menjawab minggu depan.
“Kita akan berangkat langsung kelapangan minggu depan,” ujarnya singkat. (Putra)
