Prioritas.co.id,PRINGSEWU – Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten dan kota yang menjadi piloting tim asistensi reformasi birokrasi daerah Provinsi Lampung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bekerjasama dengan Tim Asistensi Daerah Provinsi Lampung menggelar Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi.
Kegiatan yang diikuti para pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran ini dihadiri oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi dan Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A., C.M.A., Bupati Pesawaran yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Ir.H.Kesuma Dewangsa, M.M., Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.A.Budiman P.M., M.M., Meliasari dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, serta Ketua Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah Provinsi Lampung Dra.Hidayatika, M.Si.
Kegiatan workshop yang dibagi menjadi dua kelas, yakni Kelas A (Kabupaten Pesawaran) dan Kelas B (Kabupaten Pringsewu) ini dibuka oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi di ballroom Hotel Urban Pringsewu, Rabu (26/6), menghadirkan narasumber dari tim asistensi Provinsi Lampung.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen bersama oleh Bupati Pringsewu atas nama Pemkab Pringsewu dan Sekdakab Pesawaran atas nama Pemkab Pesawaran, serta Tim Asistensi Daerah Provinsi Lampung, disaksikan oleh Wabup Pringsewu dan Sekdakab Pringsewu, serta perwakilan dari Kementerian PAN-RB.
Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PAN-RB dan juga Tim Asistensi Daerah Provinsi Lampung yang telah menjadikan Pringsewu sebagai pilot project Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi, dan berharap setelah kegiatan ini, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. “Untuk mencapai sistem birokrasi yang baik dan maksimal, tentunya diperlukan sistem yang akuntabel. Sistem dan regulasinya sudah bagus, akan tetapi personnya yang harus terus di-upgrade, yang kesemuanya adalah dalam rangka terwujudnya good and clean governance,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan Bupati Pringsewu, bahwa selama ini pihaknya telah menerapkan prinsip 100-0-100. Yakni, 100% benar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan atau program, kemudian 0% kesalahan, serta 100% benar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya adalah juga untuk mendukung WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Sementara itu, Bupati Pesawaran H.Dendi Romadona dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Ir.H.Kesuma Dewangsa, M.M. juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Kementerian PAN-RB dan Tim Asistensi Daerah Provinsi Lampung yang telah menggelar kegiatan tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi.
“Saya berharap melalui kegiatan ini dapat tercipta akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dan dengan ditandatanganinya komitmen bersama ini, dapat terlaksananya perbaikan SAKIP, baik di Pesawaran maupun Pringsewu,” harapnya.
Ketua Tim Asistensi Daerah Provinsi Lampung Dra.Hidayati, M.Si. dalam laporannya mengatakan kegiatan workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi ini diikuti sebanyak 100 peserta, terdiri dari 50 pejabat OPD di lingkungan Pemkab Pesawaran, dan 50 pejabat OPD di lingkungan Pemkab Pringsewu.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya percepatan perbaiki birokrasi, serta mewujudkan birokrasi yang efisien,” ungkapnya. (*/ ∆πton Hapsa®a)
