Prioritas.co.id, Lumajang – menyikapi terkait kebijakan pemerintah kabupaten Lumajang lembaga sekolah SUT yang akan di jadikan tempat karantina pemudik selama 14 hari, Beberapa wali murid SMPN 1 Lumajang, melayangkan surat yang ditujukan kepada Ketua Komite SMPN 1 Lumajang, jika mereka keberatan dengan dijadikannya sekolahan anaknya sebagai pusat penampungan warga yang nekat mudik.
“Kami selaku wali murid dari siswa/siswi SMPN 1 Lumajang menyatakan sangat keberatan, jika SMPN 1 Lumajang dijadikan penampungan pemudik,” Ketua Paguyuban Kelas 9C SMPN 1 Lumajang, Erna Widiastuti.
Hal ini kata Erna, mengingat pada resiko, terpapar virus tersebut terhadap anak-anak ketika sudah aktif kembali ke sekolah.
Erna selaku perwakilan dari sejumlah wali murid, sangat memohon sekiranya Ketua Komite berkenan, mempertimbangkan kembali, permintaan dari Bupati Lumajang, serta meneruskan keresahan dan usulan para wali murid.
“Bagaimana kalau dialihkan ke GOR, gedung Sujono, gedung Stadion, balai Diklat, gudang di KWT,” ungkapnya.
Kata Erna, ada perwakilan wali murid yang bertanda tangan pada surat tersebut, diantaranya Agus Salim, Menik Riyanti, Sukiman, Tegar Deri Tantra dan Erna Widiastuti wali murid dari Adzimi Syadidan yang semua dari wali murid kelas 9C.
“Terimakasih atas perhatian dan bantuan Komite meneruskan uneg-uneh kami ini,” ucapnya.
Hal yang sama diungkapkan wali murid kelas 7, Sukirman, yang mengatakan bahwa pemerintah punya anggaran buat menangani Corona Virus Desease 19 (Covid-19), terus kenapa Bupati memakai sekolahan untuk karantina pemudik.
Mungkin kalau menggunakan sekolah, bisa memakai meja sebagai tempat tidur, sedangkan kalau menggunakan GOR atau gedung Sujono, kata Sukirman, pemerintah harus mengeluarkan anggaran buat beli alat tidur khusus.
“Mohon maaf bukan bermaksud provokasi. Kita dipaksa menerima keputusan dengan segala pertimbanganya. Mungkin dari sisi medis bisa disterilisasi, tapi secara psikologis gimana ? apa juga sudah dipertimbangkan,” bebernya.
Sukirman mengatakan kalau anaknya bilang ingin bersekolah, mungkin yang lain juga sama, apa sebaiknya tidak konsultasi dengan wakil rakyat dulu.
“BPJS saja bisa dibatalkan, kalau keputusannya dianggap merugikan,” tambahnya.
Sekali lagi, Sukirman memohon maaf, jika pemdapat ini secara pribadi disampaikan. Sebab para wali murid sangat prihatin, kenapa dunia pendidikan yang dikorbankan padahal masih banyak tempat lain yang bisa digunakan, terkecuali sudah darurat sekali tidak ada tempat lagi yang bisa di gunakan. (Rhm)
