Prioritas.co.id.Tanjungpinang –Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ismiyati telah menyoroti berbagai persoalan perempuan dan anak yang semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani secara serius oleh Pemerintah Daerah.
Hal dimaksud disampaikannya baru-baru ini kepada wartawan dan setelah
Komisi IV DPRD Kepri menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kepri.
Dalam rapat tersebut, Dirinya mengungkapkan bahwa persoalan perempuan dan anak yang muncul di permukaan hanya merupakan puncak dari masalah yang lebih besar. Banyak kasus yang tidak terlaporkan atau tidak tertangani dengan baik, sehingga diperlukan pemetaan menyeluruh mengenai kondisi masyarakat.
” Kita perlu memahami banyak permasalahan yang tidak terlihat atau tidak dilaporkan. Fenomena gunung es ini menunjukkan harus lebih proaktif dalam menggali juga menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan mereka, ” Ujarnya kepada awak media tadi pagi hari.
Menurutnya, Pemetaan sangat penting agar kebijakan yang dibuat Pemerintah tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus-kasus yang mencuat, tetapi juga mampu mencegah dan menangani akar permasalahan secara sistematis, Minggu (02/02/2025).
Dalam rapat tersebut, Ismiyati juga menyoroti beberapa trend negatif yang terjadi di Kepri di antaranya :
– Pertumbuhan penduduk yang rendah, yang dapat berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial daerah.
– Tingkat kelahiran di usia muda yang tinggi, yang berpotensi meningkatkan angka putus sekolah dan kemiskinan.
– Meningkatnya kasus LGBT, yang menjadi perhatian dalam konteks sosial dan budaya di masyarakat.
– Perceraian yang semakin meningkat, yang berdampak pada kesejahteraan anak dan keluarga.
– Kasus perdagangan perempuan dan anak, yang menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keselamatan dan hak-hak perempuan serta anak-anak.
– Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang masih sering terjadi dan sulit terungkap karena berbagai faktor sosial dan budaya.
” Dengan adanya tren ini, kita tidak bisa hanya diam. Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dalam menangani setiap persoalan ini agar tidak semakin meluas dan berdampak buruk bagi masyarakat, ” Tambahnya lagi secara panjang lebar hari ini.
Salah satu tantangan utama dalam menangani persoalan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki DP3AP2KB. Meskipun demikian, Ia menekankan keterbatasan dana tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan tindakan nyata.
” Kita paham anggaran yang tersedia sangat terbatas, tetapi bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Justru di sinilah pentingnya kolaborasi antara Pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, akademisi dan sektor swasta untuk mencari solusi bersama, ” Tuturnya dalam menjawab konfirmasi.
Ia berharap agar Pemerintah dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memperkuat program-program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.
Melalui rapat ini, Komisi IV DPRD Kepri berharap ada langkah konkrit yang diambil Pemerintah dalam menangani isu-isu perempuan dan anak, termasuk dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk program perlindungan dan pemberdayaan.
” Kita ingin melihat ada perubahan yang nyata. Agar masalah yang ditangani dengan kebijakan yang jelas dan implementasi yang efektif di lapangan, Diminta dengan adanya keseriusan dari semua pihak, permasalahan perempuan & anak dapat ditangani dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan dan perlindungan bagi kelompok rentan ini dapat terus meningkat ” Tutupnya sembari mengakhiri pembicaraan. (Alek)
