Mandailing Natal. Prioritas.co.id – Ikatan Mahasiswa Pelajar Tabuyung (IMPT) menilai unjuk rasa gabungan mahasisa yakni HMI, GMNI dan SEMMI ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), BKPSDM dan Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut syarat kepentingan
“Berdasarkan pantauan kami, tidak satupun mahasiswa atau masyarakat di massa demo yang berasal dari Desa Tabuyung ataupun yang pernah melakukan investigasi ke Desa Tabuyung. Sehingga kami berkeyakinan demo yang dilakukan mahasiswa itu kuat dugaan demo yang digerakkan oleh pihak tertentu untuk memperkeruh suasana sosial masyarakat di Desa Tabuyung, atau syarat kepentingan” ungkap Elvin Enda Mora, Ketua IMPT dalam siaran pers, Senin (5/8/2024).
Lebih lanjut Elvin Enda mengatakan “Sebagai mahasiswa kita wajib berperan di tengah-tengah masyarakat, namun dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan dan membela hak hak masyarakat. Namun, bagaimana demo yang dilakukan hari ini dapat kita yakini murni yang melakukan demo saja tidak pernah ke Tabuyung dan tidak mengerti kondisi masyarakat” lanjut Elvin.
Sementara itu, Mahtamal Arifin, Sekretaris IMPT mengingatkan agar mahasiswa yang tergabung dalam HMI, GMNI dan SEMMI tidak menjadi pemecah belah masyarakat Tabuyung.
“Kondisi pro kontra di tengah-tengah masyarakat Desa Tabuyung sudah berlangsung lama, jangan lagi diperparah dengan gerakan-gerakan mahasiswa yang tidak mengerti masalah yang terjadi,” katanya.
Dia mengajak mahasiswa datang langsung ke Desa Tabuyung jika ingin tahu masalah sebenar di desa itu.
“Silakan turun langsung ke Tabuyung lakukan investigasi, bukan hanya mendengarkan informasi sepihak dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dan kalua tidak mengerti masalahnya tolong jangan dicampuri, karena hal itu akan merusak citra kita sebagai mahasiswa” terang Arifin.
Menurutnya, mahasiswa yang berdemo itu karena tidak tau saja sepak terjang sekretaris desa yang diberhentikan, bagaimana tindak tanduknya selama menjadi sekdes, sikap dan karakternya.
Di tempat terpisah, Edisyah Putra Tanjung, S.Sos saat kepada wartawan di hari yang sama mengatakan “saya sudah lihat demonya, satu orang pun tidak ada putra Tabuyung, kita ngertilah, itu demo apa dan siapa yang menggerakkan”.
“Kita meminta agar Kadis PMD, Camat dan instansi terkait lebih cermat dan bijak melihat permasalahan ini. Saya rasa tidak perlu berilmu tinggi dan menggunakan intelijen untuk mengetahui itu demo apa,” imbuhnya.
“Bagaimana mungkin, kejadian di Desa Tabuyung, masalahnya pemberhentian perangkat desa, terus mahasiswa demo, siapa yang diberhentikan, apa kaitannya dengan mahasiswa itu. Jadi bagi kita sudah terang-benderang siapa di belakang demo itu, saya alumni UMSU yang juga sering berdemo di medan, mengerti dan memahami betul apakah itu demo murni atau tidak,” terang Edisyah.
Demo HMI, GMNI dan SEMMI ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), BKPSDM dan Kantor Bupati Madina digelar Senin (5/8/2024).
Aksi puluhan mahasiswa tersebut menindaklanjuti polemik pemberhentian perangkat desa sekretaris desa dan kasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Iskandar Muda.
Dalam orasinya Mahasiswa meminta kepada Dinas PMD Mandailing Natal, BKD Mandailing Natal dan Bupati Mandailing Natal agar memecat Iskandar Muda sebagai Pj Kepala Desa Tabuyung karena dinilai telah menggunakan prinsip tangan besi di dalam pemerintahan yang demokrasi dan yang seharusnya menuruti dan mentaati Permendagri nomor 67 tahun 2017 dan surat edaran Bupati Madina tertanggal 11 Agustus 2011.
Dalam aksi itu, mahasiswa juga meminta kepada OPD terkait untuk mengembalikan jabatan sekretaris desa dan kasi pemerintahan Desa Tabuyung yang diberhentikan oleh penjabat kepala desa.(Putra/rel)
