Prioritas.co.id. Bintan – Ketua Bidang Aksi dan Propaganda Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Angga Hardika sudah memperingatkan Rahma selaku Walikota Tanjungpinang terkait tuntutan mengenai polemik eks karyawan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB).
Dirinya menyampaikan bahwa tuntutan pada aksi GPR yang dilaksanakan di Kantor Walikota Tanjungpinang. Pihaknya akan menyegel BUMD tersebut jika tidak ada tanggapan terkait tuntutan kemarin, Selasa (31/01/2023).
Pada sebelumnya, mereka pernah menemui pegawai dari perusahaan dan membahas mengenai hal diatas terlebih juga mengeluhkan gaji yang tak kunjung dibayar sejak bulan Agustus tahun 2022 silam.
“Banyaknya permasalahan di BUMD dimaksud harus menjadi perhatian khusus bagi Walikota Tanjungpinang selaku pemegang saham. Jika memang terus merugi dan tidak memiliki solusi konkrit, lebih baik BUMD Tanjungpinang ditutup untuk sementara waktu,” ujarnya kepada awak media siang ini tepat pada pukul 11.54 Wib.
Kemarin, Rahma sudah berhentikan Fahmi dan Irwandi dari jabatannya. Sebab, pertama kondisi keuangan perusahaan yang terus mengalami kerugian, pada 2020 alami kerugian sebesar 1,8 Miliar, kemudian kerugian meningkat menjadi 2,3 Miliar rupiah pada 2021 lalu.
Walikota menegaskan perlu diambil langkah strategis menyangkut nasib ke depan perusahaan plat merah itu serta sebagai pemegang saham harus bertanggung jawab melindungi keselamatan BUMD PT TMB. (Alek)
