Prioritas.co.id, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto tidak ingin para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya terpaku dengan dana APBD yang ada untuk menbangun daerah. Dia menginstruksikan agar seluruh OPD aktif dalam upaya menjolok dana pusat guna mensupport pembangunan di Kepri.
“Semua OPD tanpa terkecuali, sekecil apapun kesempatan itu. Jika ada dana pusat yang bisa dijolok, ambil saja. Kita jangan menunggu, tapi harus proaktif ke pusat. Jika perlu saya ikut, saya siap. Bahkan jika harus ditunggu, kita tunggu sampai dapat,” kata Wakil Gubernur Kepri Isdianto saat memimpin rapat OPD, Senin (16/4) di ruang rapat Wakil Gubernur, lantai 4, Dompak, Tanjungpinang.
Isdianto meminta agar OPD jeli menyiasati setiap kesempatan yang ada. Semakin banyak dana pusat yang berhasil didapatkan, maka akan semakin bagus. Sehingga dana APBD yang ada bisa dimaksimalkan untuk membangun daerah dengan program-program yang menjadi prioritas.
“Kita sudah sama-sama tahu bahwa APBD yang kita miliki sangat kecil jika dibandingkan dengan luasnya wilayah Kepri serta banyaknya kegiatan yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, kita butuh adanya sumber dana lain untuk menggesa pembangunan di Kepri ini. Salah satunya berharap adanya dana dari pusat,” ujar Isdianto.
Di samping itu Isdianto juga menginstruksikan agar seluruh OPD saling menjaga kekompakan. Karena, kompak adalah salah satu modal utama daalam membangun.
“Sehebat apapun orang, tidak mungkin bisa kerja sendirian. Oleh sebab itu, kita harus selalu kompak,” kata Isdianto.
Adapun rapat OPD pada kesempatan ini adalah membahas berbagai persoalan seperti mereview rapat minggu lalu, kemudian membahas progres keuangan dan fisik serta progres lelang.
Dalam kesempatan ini dibahas juga persiapan HUT Satpol PP tahun 2018, kemudian persiapan pelaksanaan MTQ Kepri di Kabupaten Lingga yang akan dilaksanakan pada 08-14 Mei mendatang serta persoalan-persoalan lainnya.
Untuk semua pembahasan yang dibahas dalam rapat, Wakil Gubernur meminta agar saling komunikasi dan koordinasi. Apapun yang menjadi persoalan di lapangan agar segera dilaporkan dan jangan merasa bisa menyelesaikan sendiri.
“Contoh masalah MTQ ini. Ini adalah masalah keagamaan. Dan kita tau bahwa Gubernur sangat konsen untuk kegiatan yang berbau keagamaan. Jadi, mari kita back-up Gubernur dengan memperhatikan bentuk persiapan demi persiapannya. Kepala Biro Kesra harus rutin memantau langsung kemudian mengkomunikasikan kepada kita apapun yang jadi kendala,” kata Isdianto.
Disamping kerja cepat dan koordinasi, Isdianto juga mengingatkan agar tidak ada yang menyalahi aturan. (Hms/red)
