Prioritas.co.id.muba – Puluhan warga Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya menuntut dibatalkannya Pemilihan Kepala Desa yang rencananya akan digelar serentak pada 17 Oktober mendatang. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi damai yang dimotori Pemerhati Organisasi Sosial Ekonomi Republik Indonesia (POSE-RI) dihalaman gedung DPRD Muba, Rabu (12/10/2022).
Ketua umum POSE RI, Des Lepri SH dalam orasinya meminta agar DPRD Muba melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan semua pihak terkait membahas atau menunda pelaksanaan Pilkades khususnya di Desa Simpang Tungkal karena diduga cacat administrasi dalam proses penjaringan calon Kepala Desa. Hal ini tidak bisa ditolerir karena telah mencederai tatanan demokrasi yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.
“Kepada anggota dewan yang terhormat tolong dengar aspirasi kami, kami menuntut keadilan. Panggil pihak pihak yang bertanggung jawab dalam proses Pilkades ini agar semuanya jelas dan jika memang terbukti adanya pelanggaran, batalkan Pilkades Simpang Tungkal,” kata Des Lepri, yang diamini puluhan masa warga desa Simpang Tungkal.
Ilham koordinator aksi, menambahkan, sebenarnya persoalan tersebut tidak akan berlarut-larut yang berujung aksi demo di DPRD Muba jika protes atau keberatan yang disampaikan dari awal proses pencalonan direspon dengan baik oleh panitia Pilkades desa Simpang Tungkal ataupun pihak kecamatan Tungkal Jaya. Berbagai mediasi yang dilaksanakan tidak memberikan ruang kepada pihak yang dirugikan untuk berbicara dalam upaya mengungkap kebenaran.
“Memang dalam proses Pilkades ini calon yang kami dukung sudah digugurkan, kami tak lagi punya kepentingan, tapi demi tegaknya demokrasi kami minta Pilkades Simpang Tungkal ditunda,” harap Ilham.
Aksi masa yang mendapat kawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Muba sempat memanas setelah Plt Sekretaris DPRD Muba M Hatta menyambut kedatangan pendemo dan mengatakan tak satupun anggota DPRD Muba yang berada ditempat saat ini. Pendemo ngotot tidak mau beranjak dan siap menduduki gedung DPRD Muba sampai adanya anggota DPRD yang bisa menerima aspirasi masyarakat.
“Atas nama DPRD Muba,saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saat ini semua anggota DPRD lagi menjalankan tugas keluar daerah, jadi saya selaku sekwan siap menyampaikan aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti nantinya,” kata M Hatta kepada pendemo.
Namun apa yang disampaikan Sekretaris DPRD Muba tersebut tidak menyurutkan niat pendemo untuk bertahan di gedung DPRD Muba. Pendemo melanjutkan aksinya dengan menggelar doa bersama untuk DPRD Muba saat duduk bersama didepan gedung rakyat tersebut.
Setelah sekitar sekitar 2 jam duduk bersama dihalaman gedung DPRD masa akhirnya membubarkan diri. Hal ini terjadi setelah Sekretaris DPRD Muba, M Hatta menerima telepon dari salah satu anggota anggota DPRD Muba Firman Akbar yang siap menerima perwakilan warga dalam RDP.
“RDP akan digelar besok, Kamis 13 Oktober pukul 15.00 WIB bersama perwakilan warga. Saya sarankan agar warga membubarkan diri dulu dan besok kita sama sama kesini lagi untuk menghadiri RDP tersebut,” pungkas Sekretaris DPRD Muba tersebut. (Dani)
