Muba.Prioritas.co.id – Ketua Forum Masyarakat Musi Bersatu (FM2B) Kurniadi, ST mengatakan pihaknya akan melaporkan oknum Kades SR yang diduga telah memotong gaji perangkat desa dan BPD sebesar satu bulan gaji dengan dalih untuk dana perayaan HUT RI. Pihaknya mendapat laporan dari masyarakat terkait ulah oknum Kades tersebut, dan setelah ditelusuri, hasil yang didapat menguatkan indikasi tersebut. Pemberitaan sejumlah media yang memberitakan dugaan pungli tersebut disikapi oknum Kades dengan mengumpulkan perangkat desa dan BPD yang diduga merupakan bagian dari upaya mengaburkan bukti kejahatan yang dilakukannya.
“Semua perangkat desa dan BPD dikumpulkan, selanjutnya satu persatu disuruh buat pernyataan kalau pemotongan tersebut bersifat sukarela,” kata Kurnaidi, Senin (23/9/2019).
Dan hebatnya lagi, lanjut Kurnaidi, berdasarkan keterangan salah satu sumber yang ikut menandatangani, pernyataan tersebut, apa yang dilakukan Kades SR merupakan Arahan dari Kadis PMD Muba yang menyatakan Surat pernyataan tersebut merupakan suatu cara meloloskan diri dari jeratan hukum (Pungli). Selain Itu,lanjut Kurnaidi, sebagai sarana penekanan agar semua perangkat desa dan BPD menandatanganinya.
“Ini perintah Pak Ricard, dia menyuruh saya melacak siapa BPD yang membocorkan hal ini kepada media. Tak usah damai, kamu tenang aja Polres bisa saya urus,” kata Kurnaidi menirukan ucapan salah satu sumber terpercaya tersebut kepada media Senin (23/9/2019).
Kades (SR), lanjut dia, begitu di konfirmasi melalui pesan Whats app nya membantah hal tersebut. Ia menyatakan hal tersebut tidak benar, cuma dia mengakui bahwa dirinya dilaporkan telah menyunat gaji perangkat dan BPD, Selanjutnya ia melaporkan hal tersebut kepada Kadis PMD Muba.
Ia menyatakan kronologi memotong gaji perangkat tersebut dilakukan atas dasar hasil kesepakatan. Hal itu juga disampaikannya dengan anggota BPD.
“Saya melapor karena ada anggota BPD yang membocorkan pemotongan tersebut dengan wartawan dan saya tak mau bermasalah Makanya BPD saya minta membuat pernyataan,” Kata SR , sembari menyatakan masalah tersebut sudah dilaporkan ke Kepala Dinas PMD Muba.
Ricard Cahyadi, AP. Msi. Kepala Dinas PMD Muba juga membantah telah menyuruh Kades SR meminta BPD agar membuat pernyataan pungutan tersebut bersifat sukarela.
“Ini tidak ada kaitan dengan PMD, itu urusan intern kades dan aparatur desa mereka dan PMD tidak ada memerintahkan dan memberi arahan apapun.Justru kami berterimah kasih adanya informasi ini dan apabilah ada Kades yang bermain seperti ini akan kami beri peringatan,” bantah Ricard melalui akun what’s up nya.
Ditempat terpisah Bupati Musi Banyuasin H. Dodi Reza Alex yang dikomfimasi melalui akun what’s up nya, menyatakan kalau memang informasi ini benar akan ditindak dengan tegas
Berdasarkan analisa pihaknya, kronologis kasus tersebut, berawal dari tindakan semena mena terhadap BPD yang telah diminta sejumlah uang mulai dari proses pendaftaran sebagai calon anggota BPD.
“Baru mendaftar saja sudah harus membayar pendaftaran sekitar dua jutaan, pelantikan dimintai lagi sekitar Rp 1,3 juta. Merasa ditindas dan jadi sapi perahan mereka mulai melawan, “kata Kurnaidi.
Puncaknya, lanjut Kurnaidi, saat perayaan HUT RI, mereka harus rela kehilangan satu bulan gaji. Mungkin karena merasa keenakan, atau melihat peluang yang lebih besar, pada HUT RI tidak hanya gaji BPD yang dipotong, tapi seluruh perangkat desa yang berjumlah 38 orang dipotong satu bulan gaji.
“Masalah ini akan segera kami laporkan kepada penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami meminta agar penegak hukum segera melakukan proses hukum agar pihak lain tidak melakukan hal yang sama,” imbuhnya.
Disisi lain, hal ini sangat bertentangan dengan dengan aturan Dan perundangan yang berlaku, dan jika terbukti harus ditindak tegas. Apalagi Muba sudah terbentuk tim saber Pungli sesuai dengan, (Perpres) No. 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar ( SABER PUNGLI ) (tim)
