Mandailing Natal, Prioritas.co.id – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution diminta agar mencopot dan membekukan Kapala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Madina yang diduga terindikasi korupsi tahun anggaran 2021.
Hal itu disampaikan Sekelompok mahasiswa yang manamakan diri Serikat Mahasiswa Peduli (SMP) Madina di pernyataan sikapnya mereka pada saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan kantor Dinas Perkim Madina, jum’at (22/7/2022).
Dalam pernyataan sikap yang di tandatangani Ketua Ahmad Rizal dan Sekretaris Fadli Muhammad ada tiga poin, pertama, meminta kepada Bupati Madina agar mencopot dan membekukan Kepala Dinas Perkim Madina karena tidak ada transparasi dan diduga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya serta diduga terindikasi korupsi terkait kegiatan dan program di Dinas Perkim Madina TA. 2021.
Kedua, Diminta kepada inspektorat Madina mengaudit kembali kepala Dinas Perkim Madina tentang dugaan korupsi pada pemanfaatan dana APBD TA.2021, terkait pengembangan dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) tematik stunting yang terdapat di 9 titik.
Ketiga, meminta kepada Kepala Kejaksaan untuk memeriksa Kepala Dinas Perkim Madina terkait adanya dugaan pelanggaran UU No.20 tahun 2002 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan pada pemanfaatan dana APBD Ta 2021.
Aksi mahasiswa di kantor Perkim hanya diterima Pegawai Honor dan hanya sebentar mereka ditempat itu, lanjut ke depan Kantor Bupati, yang diterima Asisten III Syahnan Batubara.
“pimpinan kami tidak ada ditempat dan saya diberikan tugas untuk menerima aspirasi adek -adek sekalian dan saya juga akan menyampaikan semua aspirasi dan akan saya laporkan kepada Bupati dan wakil Bupati,”katanya.
Sementara Plt Kadis Perkim Nasir yang dihubungi Via WhatsAppnya belum memberikan jawab terkait aksi demo mahasiswa tersebut. (putra)
