Sidimpuan,Prioritas.co.id – Kasus dugaan korupsi, pengelolaan belanja tidak terduga (BTT) di kegiatan operasional monitoring Covid-19 di Dinas Kesehatan Padangsidimpuan (PSP), menuai perhatian dari pemerhati hukum di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Bangun Siregar, SH. Dia meminta agar Kejari PSP jangan hanya bisa “Gertak Sambal”, dalam menangani kasus tersebut.
“Saya melihatnya (pengusutan dugaan korupsi pengelolaan BTT) masih sebatas ‘Gertak Sambal’ saja,” kata Bangun, yang juga berprofesi sebagai advokat itu kepada awak media, Selasa (11/1/2022) pagi.
Dikatakan Bangun, jika memang benar Kejari PSP telah menemukan ada dua alat bukti dalam penyelidikan dan saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan, maka sudah selayaknya dilakukan beberapa tahapan/proses lebih lanjut seperti, pemanggilan, penetapan tersangka, hingga upaya hukum penahanan.
“Saya kuatir, kasus ini seperti bola liar jika Kejaksaan tidak melakukan tindakan hukum yang pasti,” jelas Bangun.
Meski demikian, Bangun mendukung agar Kejari PSP segera melakukan penetapan tersangka serta menahan pelakunya. Sebab, kata dia, masyarakat saat ini butuh bukti nyata dalam pengungkapan dugaan kasus korupsi ini dengan cepat, tepat, dan terukur.
“Intinya sekali lagi saya sampaikan, surat perintah penyidikan (umum) Nomor:PRINT-01/L.2.15/Fd.1/01/2022 tertanggal 5 Januari 2022 yang diterbitkan Kejari jangan hanya dijadikan ajang ‘Gertak Sambal’ saja,” tegasnya menutup.
Sebelumnya, pada Rabu (5/1/2022), Kajari PSP, Hendry Silitong, SH, MH, serta jajaran, menggelar jumpa pers terkait peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan atas kasus dugaan korupsi pengelolaan BTT di kegiatan operasional monitoring Covid-19 di lingkungan Dinas Kesehatan setempat.
Bahkan, Kajari mengaku bahwa pihaknya telah memeriksa Kepala Dinas Kesehatan, Bendahara Pengeluaran, dan pihak-pihak terkait lainnya dengan total terperiksa sebanyak 25 orang. (sabar)
