Tanjungpinang,Prioritas.co.id – Hari ini Senin (11/10/2021) Aliansi Mahasiswa Anambas (AMA) di Tanjungpinang resmi melaporkan dugaan kasus Reses Fiktif oknum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 ke pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
“Hari ini, kami mendatangi Kajati Kepri guna mengantar surat sebagai dukungan moril dalam proses penyelidikan kasus dugaan Reses Fiktif oleh Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa terhadap Oknum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Haidir kepada awak media usai bertemu dengan Kejaksaan Tinggi Kepri, Senin (11/10/21)
Menurut Haidir, surat itu dilayangkan pihaknya, setelah mendengar informasi bahwa Cabang Kejaksaan Negeri Tarempa, saat ini tengah melakukan proses penyelidikan dugaan kasus korupsi reses fiktif oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
Haidir menyebut, dugaan kasus korupsi dana reses fiktif tersebut selama ini telah menjadi konsumsi publik di Kabupaten Kepulauan Anambas, namun belum terungkap oleh aparat penegak hukum.
“Karena itu, setelah kami mendapatkan informasi ini, kami langsung bergerak, dan memberikan dukungan moril kepada aparat kejaksaan, untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” tambahnya.
Haidir menegaskan, pihaknya memberikan dukungan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau bersama jajaran di bawahnya untuk mengusut tuntas kasus tersebut, sehingga menjadi pembelajaran sekaligus efek jera terhadap Oknum Anggota DPRD tersebut agar tidak mempermainkan jabatannya sebagai wakil rakyat.
“Kalau reses saja, berani mereka bohongi, bagaimana dengan rakyat yang memilihnya,” ketus Haidir.
Haidir juga menyebut, pihaknya telah menerima informasi, bahwa saat ini di internal Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, tengah merapikan adminitrasi Surat Pertangungjawaban Penggunaan (SPJ) Dana Reses tersebut. “Karena itu kami menduga, perapian adminitrasi SPJ tersebut sebagai bentuk upaya mengaburkan atau menghilangkan alat bukti,” tandasnya.
Dia menegaskan, Mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjung Pinang akan mengawal terus kasus tersebut sampai tuntas, karena jika kasus ini terbukti, maka selain merugikan keuangan Negara, oknum anggota DPRD tersebut telah dengan kasat mata membohongi rakyat.
“Kami dalam waktu dekat akan segera ke Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk selanjutnya akan melakukan aksi demontrasi ke kantor Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum atas dugaan kerugian keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas,” pungkasnya. (Dwi)
