Batam.Prioritas.co.id – Rendahnya kualitas pekerjaan proyek-proyek konstruksi dari dana APBN dan menjadi sarang korupsi, membuat berang masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
Terkait itu masyarakat konstruksi dan para LSM Anti Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau menyambangi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontsruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau, jalan Pasir Putih Batam Center Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (4/5/2023), sebelum bertandang ke Jakarta berencana melaporkan beberapa temuan mereka ke Kementerian PUPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Kedatangan puluhan masyarakat dan aktifis anti korupsi ini di sambut langsung Kepala Kantor BP2JK wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Fani Dhuha beserta sejumlah stafnya.
Dalam dialognya Andi Cory Fatahudin, mewakili masyarakat konstruksi menyampaikan bahwa kekecewaanya terhadap pelaksanaan sejumlah proyek APBN di Provinsi Kepulauan Riau, dan berharap pihak BP2JK yang memilik kewenangan untuk menyeleksi dan menetapkan perusahaan-perusahaan jasa kontruksi sebagai pemenang melalui proses lelang yang baik, transparan, kredibel dan penuh dengan integritas.
“ Selama lima tahun ini kita di hadapkan bangkai-bangkai proyek APBN yang bermasalah, kami punya bukti dan akan kami bawa ke Jakarta untuk kami sampikan ke Kementerian PUPR dan KPK, “ tegas Cory.
Sementara itu Kepala kantor BP2JK Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Fani Dhuha, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian masyarakat konstruksi dan para aktifis anti korupsi, dan akan melakukan koordinasi dengan pusat.
“ Ini menjadi masukan untuk kita dan akan kami koordinasikan dengan pimpinan kami “ jelas Fani.
Setelah menyambangi dan berdialog dengan BP2JK Provinsi Kepulauan Riau di Batam, sore nya Andi Cory Fatahudin dan sejumlah Aktifis Anti Korupsi langsung terbang ke Jakarta untuk menyampaikan dan melaporkan temuan mereka ke Kementerian PUPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Edy)
