Mandailing Natal.prioritas.co.id – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengadakan pertemuan atas sengketa lahan antara KUD Koperasi Rimbo Tuo Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu dengan PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), Jumat (30/8/2024)Pertemuan ini dipimpin Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi didampingi Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Andry Setiawan dan dihadiri unsur Forkopimda meliputi Kapolres Madina AKBP Arie Sopandi Paloh, Kepala BPN Madina, Kodim 0212 Tapsel, Camat Linggabayu, perwakilan perusahaan PT TBS dan pengurus koperasi Rimbo Tuo Kelurahan Tapus.
Wakil Bupati Atika Azmi Utammi mengatakan pertemuan ini diadakan untuk mencarikan solusi agar masalah tidak berlarut-larut. Atika juga menyebut kasus ini sudah ditangani oleh Polda Sumatera Utara.
“Karena masalah ini sudah ditangani oleh Polda Sumut, sudah ada LP dan prosesnya sedang berjalan. Karena itu kita harapkan ada solusi yang dapat diterima masing-masing pihak,” kata Atika.
Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Andry Setiawan dalam paparannya menyampaikan, kedatangannya pada rapat tersebut atas undangan Pemkab Madina terkait masalah KUD Rimbo Tuo dengan PT TBS. Andry menjelaskan proses hukum sudah berjalan sekitar dua bulan. Ia mengingatkan semua pihak yang hadir dalam rapat ini agar sama-sama menjadikan hukum sebagai panglima.
Andry menjelaskan, setelah melakukan proses hukum mulai dari penyelidikan sampai saat ini, ditemukan ada kesalahan malladministrasi atau cacat hukum dalam penerbitan SHM (sertifikat hak milik) yang dipegang masyarakat.
“Berdasarkan hasil proses yang dijalankan tim di lapangan, SHM ini terbit dari hasil malladministrasi, tidak melalui standar prosedural yang menyebabkan terjadinya perkara ini. Sehingga SHM yang dipegang masyarakat Tapus yang dibawa kemana-mana, itu SHM yang salah,” ungkap Andry.
Mantan Kapolres Madina ini mengingatkan masyarakat Tapus agar ke depan tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri terkait kepemilikan SHM yang salah tersebut.
“Saya minta SHM itu ditarik untuk dievaluasi kembali. Tapi apabila ini tidak dilakukan, maka negara akan hadir untuk menegakkan hukum dalam masalah ini. Warga Tapus saya minta dengan kesadaran segera koordinasi dengan BPN, yakinlah SHM yang kalian pegang itu tidak ada gunanya, cacat administrasi. Kita tadi sudah sepakat bahwa hukum sebagai panglima, bukan membuat aturan sendiri, jangan sekali-kali membuat aturan bar-bar,” tegasnya lagi.
Andry beberapa kali mengingatkan masyarakat agar tidak menimbulkan masalah baru dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak mematuhi hukum.
“Kalau ini tidak kita lakukan maka yakinlah kita melakukan masalah baru. Bila itu terjadi maka saya akan pisahkan mana masyarakat yang megikuti aturan hukum mana yang tidak ikut aturan hukum. Karena itu kepada semua pejabat yang hadir disini saya juga meminta agar bekerja menjalankan kewengan masing-masing dengan amanah, jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan karena akan merugikan diri sendiri dan masyarakat,” pesan Kombes Andry Setiawan.
Kepala BPN Kabupaten Madina dalam kesempatan ini mengatakan, masalah ini sudah beberapa kali dilakukan penyelesaian termasuk yang digelar di Polda Sumut.
“Terkait kesalahan malladministrasi, itu akan kita perbaiki, kita tidak mengulas masa lalu, kita akan perbaiki. Kita menarik kembali SHM yang sudah terbit. Dan akan menerbitkan SHM kembali, namun kami dapat sampaikan bahwa pembatalan SHM ini adalah kewenangan kanwil, kami sebatas mengusulkan,” katanya.
Pantauan wartawan, dalam rapat ini sempat terjadi perdebatan, warga dari KUD Koperasi Rimbo Tuo meminta izin lokasi PT TBS juga harus dievaluasi. Namun, Direktur Reskrimsus Polda Sumut kembali mengingatkan bahwa itu bagian dari proses hukum yang sudah mereka jalankan.
“Tidak perlu lagi pembahasan lain-lain, kami hanya meminta masyarakat agar koperatif dalam masalah ini, karena semua dokumen dalam masalah ini sudah kami teliti. Kami ungkapnya.
Usai pertemuan, kepada wartawan Andry Setiawan mengatakan proses hukum sudah tahap penyidikan.
“Kami sudah melakukan penyelidikan kasus ini hasilnya ada proses yang dilanggar dalam penerbitannya, sehingga perlu dilakukan pengajuan ulang oleh si pemilik sertifikat itu, dievaluasi kembali tapal batas dan titik koordinatnya semua.
“Saat ini sudah tahap penyidikan, soal tersangka nanti setelah ini, kalau masyarakat memaksakan kehendak, penegakan hukum akan dilakukan,” kata Kombes Andry kepada wartawan usai pertemuan. (Putra/Rel)
