Prioritas.co.id.sumsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merasa pesimis, Provinsi Sumsel bakal swasembada pangan atau lumbung beras. Meski merupakan salah satu visi dan misi pasangan Gubernur Sumsel Herman Deru- Mawardi Yahya (HDMY) target swasembada pangan ternyata tidak didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
” Hampir seluruh Kabupaten dan Kota di Sumsel kekurangan tenaga penyuluh pertanian. Padahal peran penyuluh pertanian akan sangat menentukan keberhasilan dibidang pertanian atau target swasembada pangan,” kata, Abusari SH M Si, Wakil Ketua komisi II DPRD Sumsel,Rabu (20/1/2021).
Menurut dia, keberadaan satu penyuluh satu desa merupakan target ideal jika ingin meningkatkan hasil pertanian. Karena tanpa didukung penyuluh pertanian yang senantiasa mendampingi petani niscaya target swasembada bakal hanya sebatas slogan belaka.
Kondisi lahan pertanian yang semakin menyempit menjadikan Intensifikasi pertanian menjadi satu-satunya cara meningkatkan hasil produksi. Melakukan pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan hasil dilakukan dengan memanfaatkan beragam jenis sarana dan tekhnologi pertanian.
“Program Intensifikasi pertanian akan berhasil jika petani mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli yaitu penyuluh pertanian. Kami menyarankan agar Pemprov Sumsel menempatkan satu PPL untuk satu desa jika benar-benar ingin menjadikan Sumsel sebagai lumbung beras dan swasembada dibidang pangan,” imbuh Abusari, yang juga merupakan Ketua Kontak Tani Andalan (KTNA) Musi Banyuasin yang telah menjabat selama beberapa periode tersebut.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut merasa pesimis jika program rancak Gubernur Sumsel tersebut tidak didukung jumlah PPL yang memadai. Dia mengaku, bersama komisi II DPRD Sumsel pihaknya sudah melakukan kunjungan kerja ke beberapa Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota. Diantaranya Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muba, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang.
“Ternyata sungguh banyak sekali kekurangan penyuluh pertanian ditingkat desa/kelurahan. Belum lagi petugas pengawas benih, Dokter hewan, dan petugas hama penyakit,” tukasnya.
Dikatakan nya, kalau memang pemerintah Provinsi Sumsel benar benar berkeinginan menjadi lumbung pangan dan swasembada beras tentunya harus dipenuhi kekurangan PPL. Dimana program satu desa/kelurahan satu PPL,dan di setiap kecamatan ada petugas pengawas benih,petugas hama penyakit,serta dokter Hewan.
“kalau ini belum terpenuhi, Visi dan Misi pemerintah Sumsel itu hanya khayalan belaka,” paparnya.
Perekrutan yang dilakukan Pemprov Sumsel jelang tutup tahun 2020 lalu, kata Abusari sedikit memberikan pencerahan. Akan tetapi jumlah 1000 personil yang terdiri dari pendamping penyuluh , petugas benih, petugas hama penyakit, dan petugas peternakan belum menjadi jumlah ideal atau jaminan keberhasilan swasembada pangan. Karena jika dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan, masih diperlukan penambahan sekitar 1500 personil lagi untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan.
” Kabupaten Muara Enim, sedikitnya perlu penambahan 150 personil lagi setelah adanya perekrutan akhir tahun 2020 lalu. Dan disisilain kami juga melihat ditingkat Kecamatan hampir tidak ada UPTD Perikanan dan UPTD Perkebunan, padahal keberadaan kedua Dinas ini sangat perlu ditengah masyarakat,” tutup nya. (Dani)
