prioritas.co.id.Sergai – Apresiasi dan kehormatan serta ucapan terima kasih atas kehadiran Kepala BPK-RI Perwakilan Provsu beserta jajaran dalam rangka kunjungan kerja rencana tindak lanjut audit internal ke Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
Selain itu, kami juga merasa sangat perlu dorongan dan masukan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) atas permasalahan yang terjadi guna perbaikan pengelolaan keuangan sesuai penilaian antara lain pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baik dokumen maupun pelaksanaannya dilapangan, pengelolaan Asset daerah agar selaras dengan inventarisasi, Legitimasi hukum atas hak penetapan infrastruktur, proses serah terima dan keselarasan nilai asset SMA/SMK dengan Pemprov Sumut.
Demikian diungkapkan Bupati Serdang Sergai Ir H Soekirman didampingi Wabup H Darma Wijaya saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dan Rencana Tindak Lanjut Audit Internal Kepala Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provsu ke Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) di aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Rabu (6/2).
Hadir dalam kegiatan itu Kepala BPK Perwakilan Sumut Dra V.M Ambar Wahyuni, MM, Akan, CA beserta jajaran, Sekdakab Drs. H. Hadi Winarno, MM, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat serta Bendahara Pengeluaran OPD se-Kabupaten Serdang Bedagai.
Pada hari ini, meskipun untuk kegiatan 2018 ada pencapaian yang diterima Pemkab khususnya apresiasi prestasi pengelolaan keuangan yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), imbuh Bupati.
Kami menyadari, lanjut Bupati, hal ini menyangkut reputasi kerja yang telah terukur dan terinventarisir dengan baik serta masalah regulasi serta kompetensi.
Untuk itu, dimohon saran dan petunjuk BPK-RI agar kiranya capaian yang lain dapat berkorelasi positif dengan pencapaian pengelolaan keuangan yang sesuai penilaian dari BPK agar menjadi lebih baik. Kesemuanya adalah agar kita dapat mengikuti prestasi daerah lain yang mendapat opini WTP dalam pengelolaan administrasi keuangannya, ungkap Bupati Soekirman.
Disebutkan Bupati, bahwa harapannya agar kerjasama dan dukungan serta koordinasi yang baik dari seluruh OPD untuk mematuhi dan menjalankan saran serta masukan dari BPK-RI hari ini agar kita dapat menyongsong masa depan yang lebih baik untuk kita dan generasi yang akan datang.
“Saya yakin dan memotivasi agar kita dapat meraihnya sebab kita memiliki potensi yang besar untuk itu. Satu tekad, satu arah dan satu tujuan menjadikan kabupaten Sergai menjadi lebih baik, unggul dan inovatif”, pungkas Bupati.
Sementara Kepala BPK Perwakilan Sumut Dra V.M Ambar Wahyuni, MM, Akan, CA dalam arahannya mengutarakan bahwa untuk tahun 2019 ini, Kabupaten Sergai menjadi kabupaten yang ke 23 di Provinsi Sumatera Utara yang kami jadikan lokasi koordinasi, supervisi dan audit keuangan.
Audit dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun membina agar diperbaiki apa yang belum tepat menjadi tepat dan sesuai ketentuan. Dan kunjungan ini kami lakukan agar Kabupaten Sergai dapat mengikuti daerah lain yang mendapatkan opini WTP, sebut Kepala BPK Sumut.
Permasalahan asset dan pertanggungjawaban , lanjut Kepala BPK, menjadi hal yang sangat mempengaruhi penilaian opini keuangan serta bergantung dari data yang disampaikan kepada BPK-RI. Untuk itu semua bergantung kepada pemerintah daerah itu sendiri.
Jika masih terdapat temuan-temuan yang dianggap belum tepat baik administrasi atas penggunaan serta pertanggungjawaban, maka hal tersebut menjadi faktor penghambat perolehan opini WTP yang kami berharap Kabupaten Sergai akan dapat meraihnya tahun ini, terang Ambar Wahyuni.
Dingatkan Kepala BPK, bahwa pertanggungjawaban itu harus memiliki bukti dan tanda yang sah dan bukan rekayasa, jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka menurut penilaian kami bahwa hal tersebut adalah masuk kategori pengecualian. Hal tersebut karena Indonesia menganut aturan patuh pada anggaran, artinya jumlah pengeluaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan anggaran yang ada.
Selain itu, diminta kepada Pemerintah Daerah manfaatkan aplikasi untuk mempermudah pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan dan hal lainnya serta untuk Lebih mendukung lagi dapat digunakan konsultan agar dapat memberikan masukan dalam hal baiknya administrasi pemerintah daerah, papar Kepala BPK Perwakilan Sumut. (RH)
