Buku Tulis Gratis Bergambar Foto 45 Anggota DPRD Muba Menuai Kritik

0
455
Buku tulis gratis yang dituding sebagai ajang kampanye DPRD Muba

Sumsel,Prioritas.co.id – Pengadaan buku tulis gratis bagi siswa SD dan SLTP se Muba bergambar foto 45 anggota DPRD Muba di Dinas Pendidikan Muba menuai kritik. Pengadaan buku dengan nilai pagu sekitar 4 Miliar tersebut dituding menjadi ajang curi star 45 anggota DPRD Muba dipajang Pileg 2019.

“Patut dicurigai pengadaan buku tulis bagi siswa ini sebagai ajang kampanye terselubung 45 anggota DPRD Muba yang semuanya mencalonkan diri kembali pada Pileg 2019 ” kata Satoto Waliun , Kamis, (2/8).

Menurut Totok panggilan akrab ketua LSM Gebrak Sriwijaya ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Muba. Tahun anggaran 2018 telah menganggarkan dana lebih kurang Rp 4 Milyar dalam pengadaan buku tulis gratis. Yang diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar(SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang baru memasuki tahun ajaran 2018/2019.

Kritikan tajam terhadap Dikbud Muba dilontarkannya karena buku tulis gratis yang dibagikan terhadap para siswa dan siswi tersebut diduga mengundang nuansa politis dan ajang kampanye. Pasalnya terdapat poto 45 anggota DPRD Muba yang masih menjabat.

“Saya mempertanyakan apa yang dilakukan Dikbud Muba. Dalam menganggarkan pengadaan buku tulis yang diberikan terhadap para siswa-siswi SD dan SMP yang memasuki tahun ajaran baru 2018/2019. Apakah pemasangan gambar wakil rakyat ini sesuai spesifikasi lelang. Serta atas persetujuan siapa?,” kritiknya.

Selain itu, ia menilai dan menduga hal ini merupakan sosialisasi/ajang kampanye 45 anggota DPRD Muba yang duduk saat ini, dengan menggunakan APBD dan cenderung para wakil rakyat saat ini mencuri star dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Untuk diketahui, 45 anggota dewan saat ini semuanya mulai mencalonkan diri di pileg tahun 2019 mendatang.

“Informasi yang kami dapat buku tersebut baru separuh dibagikan kepada para siswa-siswi. Sedangkan sisa buku itu, kami minta kepada Bawaslu agar merekomendasikan kepada pemerintah (Bupati). Agar gambar anggota dewan tidak di muat didalam buku tulis terhadap siswa tersebut, ” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dikbud Muba Drs Syafaruddin melalui H. Herman Munir PPTK pengadaan buku tulis gratis saat dikonfirmasi , Kamis(02-08) menuturkan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan aturan. Pengadaan buku tersebut bertujuan agar para siswa dapat mengetahui, siapa bupati /Wabup Muba dan para anggota DPRD Muba, dan hal tersebut sudah ada persetujuan dari Bupati Muba.

“Terlepas adanya pemilihan legislatif itu tidak ada masalah. Ini tidak ada kaitannya dengan kampanye bagi caleg. Hal ini murni membantu siswa, sesuai janji politik bupati dahulu. Termasuk seragam gratis bagi siswa juga kita berikan, ” ungkapnya mengakhiri.

Ditempat terpisah Ketua DPRD Muba Abusari ketika dikonfirmasi awak media, Rabu(01-08-2018) menyarankan agar berkoordinasi dengan komisi satu DPRD Muba.

“Silahkan konfirmasi dengan Yulisman Ketua Komisi 1, ” ujar Abusari dalam pesan singkatnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Muba Yulisman, Kamis (02-08-2018) ketika dikonfirmasi awak media mengatakan, itu bukan wewenangnya melainkan mitra komisi 4 DPRD Muba.

“Maaf itu mitra komisi 4, ” kata Yulisman dalam pesan whats up nya.

Ketua Komisi IV DPRD Muba , Iwan Aldes dengan tegas membantah pengadaan buku gratis tersebut sebagai ajang kampanye. Pasalnya, pengadaan buku tersebut untuk siswa SD dan SMP yang notabene belum punya hak pilih.

“Terlalu naif saya rasa kalau dikatakan sebagai ajang politik karena buku tersebut untuk siswanya SD dan SMP. Ini murni usulan Dinas Pendidikan guna mengenalkan eksekutif dan legislatif kepada siswa, dan semua sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Politisi Partai PKS tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel, Anwar Hasan, menilai pemasangan foto anggota DPRD Muba disampul buku siswa terkesan menyalahi, dan mengandung unsur kesengajaan. Dan bukan alasan, kalau sosialisasi, anggota DPRD Muba sudah dilaksanakan dari awal.

” Lihat baleho DPRD Muba, di Desa Epil dan disimpang y Desa Bailangu Barat terkait program tersebut. Di setiap dapil ada dan buku tulis itu program kerja pemkab Muba dalam program sekolah gratis. Jadi kalau foto para anggota dewan itu sudah jelas unsur politis. Tapi kalau gambar bupati dan wakil bupati gak masalah karena dia sebagai kepala daerah,” kata Politisi Partai Golkar tersebut dalam pesan singkatnya. (dani)