Prioritas.co.id.Lhokseumawe – Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Lhokseumawe, menyatakan telah membayar klaim sebesar Rp 126,1 Miliar lebih sepanjang tahun 2021 untuk empat program jaminan.
“Klaim yang paling banyak kita bayarkan pada tahun 2021 adalah Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 6.576 klaim dengan nominal sebesar Rp 113,59 miliar,” ujar Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Lhokseumawe, Syarifah Wan Fatimah, Sabtu (29/01/2022)
Katanya, Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 928 klaim sebesar Rp 1,226 milliar, Jaminan Kematian (JKM) dengan 250 kasus sebesar Rp 9,892 miliar dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 55 kasus sebesar Rp 1,493 miliar.
“Jadi total klaim yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe kepada peserta tahun 2021 mencapai Rp 126,1 miliar,” sebutnya.
Syarifah Wan Fatimah mengatakan, pihaknya terus membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan dan badan usaha serta pemberi kerja diberbagai sektor guna memberikan perlindungan kepada para pekerja.
“Kami menghimbau agar seluruh badan usaha dan tenaga kerja baik dari sektor formal ataupun informal untuk mendaftarkan pekerjanya atau dirinya sendiri ke program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJAMSOSTEK,” sebutnya.
Syarifah Wan Fatimah menambahkan, Jaminan tersebut adalah bentuk perlindungan dasar untuk seluruh tenaga kerja Indonesia dari risiko sosial ekonomi. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka para tenaga kerja akan merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas.
“Dengan melindungi para pekerja, maka akan berdampak pada produktivitas kerja, karena kita tidak tahu kapan risiko kerja akan terjadi,” sebutnya.
Syarifah Wan Fatimah menjelaskan, BPJAMSOSTEK Lhokseumawe yang mengelola perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, saat ini terus berupaya menjangkau seluruh lapisan pekerja tanpa terkecuali, baik pekerja sektor formal maupun sektor informal seperti petani, nelayan dan pekerja konstruksi.
“Dengan segmentasi pekerja yang beragam, BPJAMSOSTEK Lhokseumawe harus aktif berkoordinasi dengan seluruh elemen pemerintahan, stakeholder bahkan masyarakat untuk mewujudkan harapan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutup Syarifah Wan Fatimah. (Iskandar)
