Muba.prioritas.co.id – Meski berada dalam ring satu daerah eksplorasi Pertamina Kepala Desa Beruge, Syamsuri mengakui pihaknya jsarang dilibatkan dalam berbagai aktivitas Pertamina di Desa Beruge. Dan kalau ternyata pihaknya dilibatkan itu tak lebih ketika Pertamina menghadapi kendala seperti sengketa lahan sumur AA5 antara keluarga Homsiah dengan Abu Bakar yang berlanjut ke pengadilan.
“Kalau ada masalah seperti itu toh tak bisa tampa mengajak saya, berkali kali saya harus bolak balik ke persidangan untuk bersaksi dalam kasus gugatan tersebut, ” kata Syamsuri, Rabu (24/10).
Sebagai kepala pemerintahan resmi di Desa Beruge, Syamsuri mengaku sudah kehilangan respek dengan Pertamina. Terlebih dengan sikap humas Pertamina yang terkesan mempunyai otoritas yang luar biasa terhadap perusahaan BUMN tersebut. Sehingga pemerintahan Desa bahkan kecamatan terkesan disepelekan oknum humas pertamina tersebut.
Ia mencontohkan sejumlah arsip SPH yang telah dibebaskan tak pernah dikembalikan ke Desa. Padahal arsip tersebut sangat penting dalam sistim administrasi pemerintahan desa. Diterangkannya, arsip SPH yang telah dibebaskan antara lain atas nama kepemilikan lahan Aa9 lahan Romzi kuris, Daut Dahani,Lahan aa2 atas nama ismail, Muhamad dan Mudin dan lahan Aa2 serta aa1 atas nama Ansori yang hingga kini tak ada arsipnya pada pemerintah desa Beruge.
Selaku Kepala Desa Beruge, ia juga mempertanyakan kontribusi Pertamina untuk desa Beruge yang notabene dalam ring satu Pertamina. Karena selama ini pengelolaan CSR Pertamina di Desa Beruge tidak transparan dan bahkan tidak terealisasi.
“Kalau ada yang bertanya tentang program CSR Pertamina di Desa Beruge terus terang saya tidak bisa jawab karena saya juga tidak dilibatkan, ” cetusnya.
Dan terkait ganti rugi lahan warga yang dilakukan humas Pertamina tampa melibatkan pemerintah desa atau kecamatan secara pribadi Syamsuri mengaku tidak ada masalah. Namun sebagai BUMN, Syamsuri tidak yakin Pertamina akan menyepelekan pemerintahan desa maupun kecamatan.
“Kalau benar ini terjadi, saya yakin itu dilakukan oknum diluar prosedur. Karena tidak mungkin BUMN sekelas Pertamina akan melecehkan pemerintah Desa maupun Kecamatan, “imbuhnya.
Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Anwar Hasan menyayangkan jika ternyata Pertamina mengabaikan Pemerintahan desa maupun kecamatan dalam proses ganti rugi lahan warga. Menurut dia, walaupun secara prosedural bisa dilaksanakan tapi setidaknya harus ada etika dalam hal ini.
“Jangan mengecilkan Kades atau Camat dalam hal ini. Mereka adalah pemerintah resmi dalam wilayahnya, mengecilkan kan mereka sama artinya dengan mengecilkan negara ini, jadi tetap harus mengedepankan etika, “kata Politisi Partai Gplkar tersebut dalam pesan singkat nya. (dani)
