Prioritas.co.id.Mandailing Natal – Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dari Kementerian PUPR di desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diduga dikerjakan asal jadi, mengakibatkan bangunan tersebut sudah retak.
Perlu diketahui PISEW merupakan program pembangunan jalan rabat beton yang membantu memudahkan akses menuju sentra produksi perkebunan di wilayah itu yang di kucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.
Pantuan di lapangan Program Pisew dengan nomor kontrak HK.03.01-Cb 2/PKP-1-SU/BKD Panyabungan Timur/ Pisew/2021 sesuai plank merek yang terpajang bernilai 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan rincian pekerjaan rabat beton 393.50 Meter, TPT 23 Meter, Drainase 60 Meter, Plat Decker 1 unit, sudah banyak yang retak tanpa ada perbaikan serta bangunan tersebut tidak memiliki pondasi.
Terlihat bangunan ini tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah, serta tidak memuaskan masyarakat sekitar dengan banyaknya kendala yang ditemukan di lapangan.
Program pisew yang dikerjakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) SEPAKAT diduga dalam pengerjaannya tidak sesuai dengan harapan yang tertuang dalam program pemerintah pusat sesuai surat edarannya yang mengharapkan bangunan yang diperuntukkan harus dapat meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat.
Diduga kuat anggaran dana pisew ini di Mark up oleh pihak-pihak tertentu, karena dengan dana sebesar 600 juta, sangat disayangkan pekerjaannya asal asalan dan tidak dapat difungsikan dengan baik oleh masyarakat.
Dimana diketahui program Pisew ini dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sesuai arahan Presiden RI bertujuan untuk menopang perekonomian masyarakat daerah yang tertinggal dan ekonomi lemah.
Namun berbanding terbalik dengan hasil yang ditemui dilapangan, diperkirakan bangunan itu tidak dapat digunakan dan bahkan tidak layak berfungsi sama sekali.
Ketua BKAD SEPAKAT Majid saat konfirmasi wartawan, senin (7/2/2022) belum memberikan keterangan terkait pekerjaan tersebut, hingga berita ini diturunkan, Ketua BKAD Sepakat belum memberi jawaban ataupun klarifikasi. (Putra)
