Anggaran Mobil Dinas 7,3 Miliar, Mahasiswa Kecam Pimpinan DPRA

0
192
Royhan (kanan) dan M. Sabar (kiri) Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas Malikussaleh. (Foto: Ist).

Prioritas.co.id, LHOKSEUMAWE – Anggaran pengadaan mobil dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024 melalui proses tender cepat senilai 7,3 miliar, mendapat kecaman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Protes tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua BEM Unimal, Muhammad Sabar, Jum’at ( 1/11/2019 ), ia menilai pimpinan DPRA yang baru dilantik, tidak memiliki sense of crisis sebagai wakil rakyat yang bijak dan peduli kepada rakyat.

“Seharusnya mereka menunjukkan sikap kesederhanaan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu, bukan malah memperlihatkan kemewahan,” sebut Muhammad Sabar.

Katanya, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh berada di peringkat pertama dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera, yaitu sebesar 15,68 persen, seharusnya pimpinan DPRA memikirkan program-program yang pro rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Kami sangat kecewa terhadap pimpinan DPRA yang telah semena-mena mengesahkan anggaran pembelian mobil dinas mewah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA),” ujar Wakil Ketua BEM Unimal ini.

Dirinya menilai, sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan dewan tersebut sangat tidak patut, karena masih ada mobil dinas pimpinan DPRA periode sebelumnya yang layak untuk digunakan.

Dirinya meminta, agar Pemerintah Aceh membatalkan tender pembelian mobil tersebut, karena harganya sangat tidak merakyat.

“Kita menolak pengadaan mobil baru dengan menggunakan APBA sebanyak itu. Jika memang tetap dilaksanakan, maka kepercayaan rakyat tidak ada lagi, jadi pimpinan DPRA jangan bermain-main dengan anggaran negara yang mestinya digunakan untuk kebutuhan rakyatnya,” imbuh Sabar.

Pihaknya menyarankan agar DPRA lebih fokus dengan permasalahan Aceh saat ini, seperti perumusan Qanun Aceh (Perda-red) sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang belum kunjung usai, kemudian memperjuangkan keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan mengawal penggunaan dana itu supaya tepat sasaran.

“Hal itu lebih penting dilakukan saat ini, dari pada membeli mobil mewah yang nantinya malah akan membuat rakyat Aceh meneteskan air mata.” tutupnya. (iskandar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here