Prioritas.co.id.sumsel – Ketua Umum KONI Kabupaten Banyuasin, Hermantoni ST, seperti disampaikan, Ketua Bidang Hukum KONI Banyuasin, Dodi Irama SH, meminta kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menuntaskan permasalahan setelah gagal nya cabang olahraga bulutangkis dipertimbangkan dalam ajang Porprov Sumsel 2021 yang digelar di kabupaten OKU raya. Pihaknya meminta agar KONI jangan ragu untuk mengambil tindakan tegas, karena kejadian tersebut telah mencoreng perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi, yang merupakan ajang 2 tahunan yang dinilai sangat memalukan tersebut.
“KONI harus mengambil tindakan tegas, diskualifikasi kota dan kabupaten yang terbukti melakukan pelanggaran, tidak taat aturan,dan kembalikan medali yang diperolehnya. Kemudian semua atlet dari semua cabor harus di Cross-cek kembali, ini ajang olahraga, seharusnya jujur dan fair play,” tegas Dodi , melalui pesan singkatnya, Rabu (24/11/2021).
Dodi mengaku sangat heran, zaman sekarang masih aja ada kota dan kabupaten yang memanipulasi atlet dengan cara yang tidak baik. Karena menurut dia, bukanlah suatu kebanggaan mendapat medali melalui atlet-atlet yang bukan bukan binaan mereka apalagi yang berasal dari luar Sumsel.
“Kami Kabupaten Banyuasin bangga dengan atlet daerah binaan kami yang merupakan putra daerah, malahan ada atlet bulutangkis asal Banyuasin yang sekolah bulutangkis di Pulau Jawa. Mereka bahkan tidak kami panggil, karena kami mau memberikan kesempatan kepada yang lain dalam rangka mencari bibit-bibit lain dan pastinya dengan semangat sportivitas penuh dalam ajang olahraga,” pungkas Dodi, pengacara lawas yang berkantor di Komplek Green City, jalan bypass Alang Alang Lebar Palembang tersebut.
Cabang olahraga bulutangkis, akhirnya gagal dipertandingkan dalam ajang Porprov Sumsel 2021 yang digelar di Kabupaten OKU Raya.
Kepastian pembatalan pertandingan cabang olahraga bulutangkis tersebut dilakukan setelah Pengda PBSI Sumsel melakukan rapat dengan KONI Sumsel paska pengunduran diri peserta yang berasal dari 12 kabupaten dan kota dari Cabang olahraga bulutangkis dalam ajang Porprov Sumsel 2021.
Sebelumnya beredar informasi, untuk menjuarai cabang olahraga bulutangkis beberapa kabupaten dan kota diduga telah mendatangkan atlet profesional jebolan Pelatnas Cipayung. Indikasi tersebut diperkuat setelah beberapa official menemukan pemain bayaran yang disewa langsung langsung dari pelatnas Cipayung. Tidak hanya sebatas dugaan, para official tersebut juga menayangkan video rekaman pertandingan salah satu atlet jebolan Cipayung sedang bertanding di kejuaraan dunia melawan Chinese Taipe.
Dan dari daftar atlit Porprov ditemukan sejumlah atlit pelatnas Cipayung yang memperkuat 3 Kabupaten dalam cabang olahraga bulutangkis. Diantaranya Kota Palembang 4 orang atlit, OKU Selatan 6 orang atlit dan 1 orang atlit dari tuan rumah OKU.
“Kita bukan berniat menggagalkan perhelatan Porprov, kita hanya ingin Porprov ini berjalan sesuai aturan, dan atlit yang bertanding memang berdomisili di Sumsel bukan gara-gara KTP nya. Memang semua atlit KTP nya Sumsel, tapi kelahiran Jakarta dan umur KTP belum sampai 2 tahun sesuai dengan aturan,” kata Suhairin Sekretaris PBSI Kabupaten Lahat menjelaskan alasan pengunduran diri sejumlah tim dari Cabang olahraga bulutangkis dalam ajang Porprov Sumsel, Selasa sore (23/11/2021).
Ia menyatakan, KONI Sumsel akhirnya mengambil keputusan membatalkan pertandingan di cabang olahraga Bulutangkis dalam ajang Porprov Sumsel 2021.
Keputusan tersebut diambil, setelah 2 hari lamanya dilaksanakan musyawarah dan tidak menemui hasil. Persoalan kemudian bertambah setelah 12 Kabupaten dan kota menarik atlit mereka dari cabang bulutangkis dari arena Porprov 2021.
Ketua PBSI Sumsel Amrullah, dalam keterangan pers nya mengatakan, pihaknya sudah melakukan mediasi dengan official dan KONI, namun 12 kabupaten tetap pada pendirian untuk mundur dari perhelatan Porprov karena alasan mutasi pemain.
“Karena ada dua belas kabupaten yang mundur, sedangkan peserta hanya 16 kabupaten yang artinya tersisa 4 kabupaten. Sesuai dengan aturan, tidak bisa dilaksanakannya pertandingan jika peserta kurang dari 6, jadi sudah diputuskan Cabor Bulutangkis ditiadakan,” kata Amrullah.
Saat ditanya apakah ada sanksi bagi Kabupaten yang mengundurkan diri, Amrullah menegaskan itu masuk dalam ranah KONI dan nanti KONI yang memutuskan apakah ada sanksi atau tidaknya. (Dani/rls)
