Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang,
Hasan Bashori.
Malang,Prioritas.co.id – Polemik pernyataan Menteri Sosial yang akan mendata ulang data bantuan untuk rakyat miskin serta meminta Kepala Daerah untuk mengirim ulang data data bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu.
Menurut Asosiasi Kepala Desa se Kabupaten Malang, Hasan Bashori, Risma Risma perlu melihat ke belakang, sebelum Bu Risma data bansos sudah amburadul.
“Seharusnya Bu Risma itu melihat data ke belakang terkait bansos, sebelum Bu Risma jadi Menteri Sosial data bansos sudah amburadul. Bu Risma minta kepala daerah untuk mengirim data lagi data penerima bansos,” kata Bashori saat ditemui di kantor AKD Kabupaten Malang Senin (21/6/21), siang.
AKD minta Kemensos berkoordinasi dengan lintas Kementrian, karena di Kementrian Desa juga ada program semacam bansos, “Dimana program Kemendes juga ada baik program infrastruktur maupun bidang perekonomian, jadi biar program antar Kementrian singkron dan tepat sasaran. Jadi kita yang di bawah biar tidak bingung karena tiap Kementrian mendata sendiri, trus siapa yang harus di ikuti,” terang Bashori.
Bashori menambahkan, pernyataan Bu Risma terkait beberapa oknum Kades yang keluarganya juga menerima bansos dari Kementrian harus di jelaskan, “Bu Risma perlu menjelaskan Kades mana yang menerima bansos, jadi tidak semuanya,” jelasnya
Untuk Kabupaten Malang, para Kades hanya bisa menyampaikan pada AKD di pusat agar pernyataan Bu Risma itu klarifikasi dulu dalam stetmennya, berkoordinasi dengan lintas.
Kami sudah menyampaikan keberatan atas pernyataan Ibu Risma tersebut, tolonglah untuk berkoordinasi lintas Kementrian agar bantuan di bawah singkron,” terangnya.
Pihak Desa minta database di jadikan satu di lintas Kementrian supaya dalam penyaluran bantuan dapat tertata, terarah dan tepat sasaran.
“Mudah mudahan kita yang di bawah di beri kemudahan dalam mengakses data kependudukan untuk penyaluran bansos pada masyarakat khususnya warga kurang mampu,” tutup Bashori. (YOP)
