Batam.prioritas.co.id – Hari ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hanafi Ekra prihatin atas peristiwa represif yang dilakukan pemerintah terhadap warga Rempang di Kota Batam dalam eksekusi lahan di Rempang demi investor. Apalagi anak-anak menjadi korban dalam aksi tersebut.
Dalam komunikasinya tadi pagi, ada banyak cara yang bisa dilakukan dan tidak perlu menggunakan gas air mata. Kemudian, perlu hubungan intensif dalam hal ini seperti yang dikemukakannya beberapa waktu lalu di berbagai media siber.
Menurutnya, yakin dan percaya masyarakat Rempang bukan menolak investasi mereka hanya tidak ingin jadi penonton di rumahnya sendiri, bagaimana pemerintah bisa menjembatani hal ini. Selanjutnya, tuntutan mereka dipenuhi dan jika direlokasi tentu harus mendapatkan untung disamping diprioritaskan mata pencaharian setelah direlokasi.
Pemerintah pusat, Provinsi dan BP Batam perlu koordinasi dan lakukan pendekatan humanis dan
berharap peristiwa itu tidak terulang kembali, cukup hari ini saja, Jum’at (08/09/2023).
” Saya berharap cara-cara represif ini dihentikan bangun komunikasi yang intensif intinya jangan sampai masyarakat Rempang dirugikan dari investasi ini, Pemerintah walau punya kuasa tidak boleh memaksakan kehendak, hormati tanah dan leluhur Melayu, ” Ujar Hanafi saat dikonfirmasi.
Pada sebelumnya, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit telah mengakui bentrokan antara aparat gabungan keamanan dengan warga di Pulau Rempang serta terjadi penolakan untuk dipindahkan ke pemukiman lain karena kawasan tersebut masuk dalam zona industrialisasi baru BP Batam. (Alek)
