Bintan,prioritas.co.id – Belum lama ini, Ondi Dobi Susanto, SE selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan sekaligus sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi akhirnya angkat bicara saat disinggung awak media mengenai pengawasan terhadap netralitas para honorer dan ASN di wilayah kerjanya, Kamis (10/08/2023).
Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam kesempatan tersebut, ia turut memaparkan kalau ASN jelas di PP 94 itu dilarang untuk ikut serta lagi dalam kegiatan kampanye. Dulu bisa hadir dalam lingkungan rumahnya masih boleh tapi sekarang tak boleh lagi. Nah, untuk honorer tergantung dari aturan yang mengikat misal di Pemdanya.
Menurutnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, bahwasanya (honorer) tidak boleh berpolitik praktis segala macam. Dilihat lagi nanti aturannya, apakah harian lepas atau apa ya tergantung dari honorer nya itu. Bisa mengacu pada peraturan hingga perundang – undang lainnya, jika berkaitan netralitas dimaksud sudah mulai berjalan.
” Terima laporan dan temuan, informasi awal bila memang belum cukup bukti ya sekiranya perlu kita telusuri, ” Ujar Ondi pas pagi hari tepat pada pukul 19.31 Wib secara panjang lebar memberikan penjelasannya
ketika jumpa pers kemarin usai kegiatan pembinaan kode etik penyelenggara.
Di tempat terpisah, Ketua Panwascam Bintan Timur, Musa ikut menanggapi kala dimintai komentarnya berkenaan hal diatas. Dikatakannya, pihaknya tetap melakukan pengawasan juga karena ASN adalah salah satu pihak yang memang dilarang berpartisipasi dalam partai politik.
” Sehingga harus dijaga kenetralan itu bahkan bagian dari sekretariat kami orang-orang PNS, selalu menghimbau kepada mereka jaga Marwah sebagai pihak untuk tidak ikut serta atau ditarik – menarik oleh kepentingan tertentu. Sejauh ini disini belum ada mendapatkan ataupun laporan masyarakat, ” Ungkap Musa baru-baru ini di kawasan Kelurahan Kijang Kota. (Alek)
