Samarinda.Prioritas.co.id – Upaya mengentaskan kemiskinan di tengah pandemi Covid-19 terus ditekan. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sekitar 2019, jumlah warga miskin di Samarinda sekitar 44 ribu jiwa.
Sebanyak 9.032 orang di antaranya masuk kategori miskin ekstrem. Namun, setelah divalidasi tahun ini, jumlah warga miskin ekstrem berkurang menjadi 6.973 orang. Pengurangan disebabkan beberapa faktor, seperti tidak jelas posisinya saat ini, pindah status, dan meninggal.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pihaknya terus mengejar target nol miskin ekstrem di Desember 2024, sembari menurunkan angka miskin non-ekstrem.
“Kami memiliki beberapa program untuk membantu warga miskin dan miskin ekstrem agar meningkatkan kesejahteraan dan akses ke pelayanan dasar, seperti air bersih dan kesehatan,” ujarnya, Senin (26/6/2023).
Salah satu program adalah kerja sama dengan Perumdam Tirta Kencana untuk memberikan sambungan air bersih secara gratis kepada warga miskin ekstrem. Selain itu, pemakaian air digratiskan hingga 20 kubik per bulan. Sedangkan untuk warga miskin non-ekstrem, pemakaian air digratiskan hingga 10 kubik per bulan.
Program lain adalah bedah rumah bagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Program itu digarap Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Ada juga bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos PM) melalui kartu yang berisi sejumlah uang untuk dibelanjakan di warung Kelompok Usaha Bersama (Kube).
“Kami tidak memberikan bantuan tunai tapi melalui kartu yang bisa digunakan untuk beli kebutuhan pokok di warung Kube yang tersebar di seluruh kota. Itu agar bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” sambungnya.
Kemudian pemkot membantu warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dengan menggratiskan iuran BPJS kesehatan melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya).
Program tersebut mengalokasikan Rp 100 juta untuk satu RT, di mana 60 juta diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, sisanya untuk pemberdayaan, salah satunya pembiayaan iuran BPJS kesehatan.
“Program itu juga bertujuan meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan,” tutupnya. (Dedy)
