Prioritas.co.id.Nagekeo – Komisi lll DPRD Kabupaten Nagekeo, NTT, mengadakan rapat kerja bersama mitra Komisi yaitu Dinas Kemakmuran di ruang paripurna DPRD Nagekeo, komplek civil Centre, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, pada Kamis (13/03/2023).
Dinas kemakmuran yang hadir dalam rapat kerja antara lain Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Peternakan dan juga Dinas Pangan Daerah. Selain Dinas Kemakmuran turut dipanggil menghadiri rapat pihak PT Pandawa Agri Indonesia (PAI).
Adapun anggota Komisi lll yang hadir pada rapat tersebut antara lain, Yohanes K Gore (Golkar) Anselmus Waja (Golkar) Antonius Moti (Golkar) Adrianus Watu (Gerindra) Man Pasarani (Perindo) dan Bruno Sawi (Perindo).
Sementara mitra Komisi yang hadir antara lain Kepala Dinas Pertanian didampingi para Kabid, Kepala Dinas Pangan didampingi para Kabid, Sekretaris Dinas Peternakan didampingi para Kabid dan perwakilan PT Pandawa Agri Indonesia.
Menurut Ketua Komisi lll DPRD Nagekeo Yohanes Krisostomus Gore rapat yang berlangsung kurang lebih 8 jam tersebut membahas berbagai persoalan seputaran pertanian dan ketahanan Pangan di Kabupaten.
Politisi Golkar asal Maunori itu menjelaskan bahwa ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapat kerja tersebut berdasarkan hasil temuan DPRD ketika berada di lapangan mendapatkan keluhan dari masyarakat.
Temuan yang didapatkan oleh para wakil rakyat lain krisis pangan kelangkaan pupuk, luas lahan harapan, produksi panen hingga kerjasama PT Pandawa Agri Indonesia dengan Petani Irigasi Mbay dan suplay beras bagi ASN di lingkungan Pemkab Nagekeo.
Terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi lll dalam rapat tersebut antara lain meminta Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk mencari solusi terkait akses permodalan bagi petani guna mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Komisi lll beranggapan bahwa pola kemitraan antara PT PAI dan petani tetap dalam asas kewajaran yang tidak merugikan pihak manapun baik itu petani maupun PAI” ungkap Sekretaris Komisi lll DPRD Nagekeo Anselmus Waja saat membacakan catatan rekomendasi.
Kemudian lanjut Politisi PDI P itu, Komisi lll juga menekankan agar kalender budidaya komoditi khusus padi sawah menjadi catatan penting bagi para PPL yang harus ditampilkan di sentral kegiatan petani.
Terdapat 1059 Hektare lahan irigasi Mbay yang akan mendapatkan intervensi bantuan oleh Pemerintah, maka bagi petani yang belum mendapatkan intervensi diharapkan tetap menjadi perhatian Pemerintah.
Selanjutnya, menyangkut defisit stok pangan sebagaimana yang dipaparkan Dinas pangan, Komisi lll mengharapkan Pemerintah untuk dapat melakukan intervensi baik itu melalui pasar murah maupun bantuan beras.
“Pengalokasian bantuan ternak perlu dilakukan secara insentif dan merata di setiap wilayah” ucap Anselmus. (Arjuna)
